?> Pemerintah Indonesia Belum Membuat Laporan Kepada Komite Hak Anak PBB

Pemerintah Indonesia Belum Membuat Laporan Kepada Komite Hak Anak PBB

Redaksi

Jakarta, FokusIndonesia.com -Komitmen Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pomografi Anak patut dipertanyakan. Hal ini terlihat dari belurn dilaporkannya Laporan Awal (InitiaI Report) dan Laporan Pelaksanaan (State Report) Pemerintah Indonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, serta Pornografi Anak. Padahal. tenggat waktu Laporan Awal Pemerintah Indonesia kepada Konvensi Hak Anak PBB tentang protokol tambahan ini adaiah tahun 2014, atau dua tahun setelah protokol tambahan ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Artinya, Pemerintah Indonesia sudah terIambat tiga tahun dari aturan yang teIah ditetapkan di dalam ProtokoI Tambahan ini dalam pasal 12:

"Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berIakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, Iaporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi"

Selain membuat Iaporan awal, Pemenntah Indonesia juga diharuskan membuat Laporan Pelaksanaan Protokol Tambahan dalam jangka lima tahun setelah ratifikasi, atau seIambat- Iambatnya, dilaporkan pada akhir tahun ini. ECPAT Indonesia sangat menyayangkan Laporan Awal dan Laporan PeIaksanaan tak kunjung dibuat hingga saat ini.

Situasi ini membuat Indonesia menjadi negaia terbelakang bersama empat negara ASEAN lainnya yang belum melaporkan Laporan Awal Pemerintah tentang Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, serta Pomografi Anak, Negara Timor Leste, yang merdeka pada tahun 1999, bahkan sudah terIebih dahulu meratifikasi dan membuat laporan pemerintah kepada Komite Hak Anak PBB.

DAFT AR NEGARA Di ASEAN YANG TELAH MERATIFIKASI DAN MEMBUAT STATE REPORT

Negara Ratiflkasi OPSC Laporan Negara

1.Timor Leste 16 April 2003 1 Maret 2007

2. Vietnam 20 Desember 2001 8 November 2005

3. Thailand 1 1 Januari 2006 30 Oktober 2009

4. Laos 20 September 2006 26 Juni 2013

5. Filipina 28 Mei 2002 24 Agustus 2009

6. Kamboja 20 Mei 2002 5 Oktober 2012

7. Malaysia 12 April 2012 Belum ada Iaporan

8.Brunei Darussalam 21 November 2006 Belum ada Iaporan

9. Myanmar 16 Januari 2012 Beium ada laporan

1O. indonesia 24 September 2012 Belum ada laporan

11. Singapura Tidak meratiiikasi OPSC Tidak ada Iaporan

ECPAT indonesia sangat prehatin terkait lambannya pelaporan Laporan Pemerintah tentang Protokol Tambahan ini. Hal ini temunya menjadi penilaian yang kurang baik di mata Komite Hak Anak PBB. Pemerintah Indonesia bisa dinilai lamban dalam hal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan, prostitusi dan pornografi. Selain itu, tidak adanya laporan juga menunjukkan pemerintah belum serius dalam memberikan periindungan bagi anakanak yang menjadi korban yang disebutkan dalam Protokol Tambahan. Padahai ketiga isu yang diangkat di dalam Protokol Tambahan sedang marak terjadi di Indonesia.

Dalam rangka menyambut Hari Anak Internasional yang jatuh setiaptanggai 20 November, maka ECPAT Indonesia menyampaikan 8 (delapan) tuntutan kepada pemerintah Indonesia sebagai negara pihak daiam Protokol Tambahan ini yaitu:

Mendesak pemerintah lndonesia sesegera mungkin membuat iaporan awai dan laporan peiaksanaan Protokel Opsionai perdagangan anak, prestitusi anal: dan pornograii anak di Indonesia.

Pemerintah indonesia segera meiakukan hannonisasi perundangan-undangan nasional dengan pmtokol opsionai melalui revisi tentang kewajiban negara peserta ratifikasi serta menyamakan konsepsi terminologi yang digunakan protokol tambahan ke dalam perundang-undangan nasional.

Mengintegrasikan asas-asas dan delik yang ada di protokol tambahan ke dalam R-KUHP nasional yang saat ini sedang dibahas di DPR, sehingga asas-asas dan delik yang terkandung dalam R-KUHP sinkron dengan asas~asas yang terkandung dalam protokol tambahan, dengan demikian akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam memberantas tindak pidana eksploitasi seksual anak di Indonesia. Disamping itu dipedukan juga harmonisasi pada R-KUHAP, terkait dengan mekanisme pembuktian dan proses penyidikan, hingga peradilan yang dapat mempermudah pemidanaan bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Prinsip-prinsip hukum acara yang dianut dalam R-KUHAP hams harmonis dengan protokol tambahan.

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral khususnya perjanjian ekstradisi terhadap pelaku kejahatan seksual anak, sehingga penegakan hukum atas kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak bersesuaian jurisdiksi dari tindak pidana eksploitasi seksual anak.

Meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penumman kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak. sehingga polisi dan jaksa dapat lebih profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak. Mempertimbangkan untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di kepolisian dan kejaksaan agar materi tindak pidana eksploitasi seksual anak diajarkan dan menjadi materi pokok dalam pendidikan dan pelatihan di kedua institusi ini.

Menyediakan pusat-pusat rehabilitasi di tingkat provinsi yang ditujukan kepada korbankorban eksploitasi seksual anak dengan memperhatikan secara baik hak-hak korban, sehingga pendekatan perlindungan korban lebih dikedepankan.

Pemerintah pusat juga perlu mendorong pemerintah propinsi dan pemerimah kabupaten/kota untuk mengembangkan program-program pencegahan tejadinya eksploitasi seksual anak, sehingga masalah ini bisa lebih teratasi dengan lebih baik.

Melanjutkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual terhadap Anak yang sempat ditiadakan dan berkordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga Negara dalam pemenuhan hak-hak korban eksploitasi seksual anak. (Sum)

Top