Diskusi Media: "Pelayanan Rakyat Bebas Dari Korupsi" Kantor Staf Presiden

Redaksi


Jakarta, Fokusindonesia.com - Kantor Staf Presiden-Pemerintah Jokowi-JK terus berbenah dan meningkatkan pelayanan rakyat yang bebas dari praktik korupsi Pemberantasan korupsi disadari pemerintah sebagai faktor yang berpengaruh pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Tanpa korupsi, pelayanan publik tidak lagi bertele-tele, berbelit-belit dan mahal.

Sejumlah upaya perbaikan layanan yang bebas dari korupsi didorong oleh Pemerintah Jokowi-JK. Inisiatif kunci tertuang pada aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Inpres no. 7/ 2015, Inpres no. 10/ 2016). Termasuk dalam inisiatif tersebut adalah upaya mewujudkan keterpaduan antar layanan publik yang bersih. Sebagai ilustrasi, pemerintah tengah mendorong Mall Pelayanan Publik (MPP). Hingga saat ini, telah dibentuk 9 MPP yang tersebar di berbagai daerah dan kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Bitung Tomohon, Banyuwangi, dan Batam. Pada masing-masing mal pelayanan publik, masyarakat dapat mengakses ratusan layanan yang sebelumnya
harus diakses pada lokasi dan prosedur yang terpisah-pisah. Layanan tersebut tidak hanya melibatkan layanan dinas pemerintah daerah, tapi juga layanan BUMD, kantor wilayah kementerian, sampai dengan layanan dari Kepolisian RI.

Tidak hanya mengupayakan kemudahan akses, pemerintah juga mendorong pelayanan yang lebih bersih dengan memberantas pungutan liar. Sejak 2016 hingga 28 September 2018, inisiasi Saber Pungli telah menerima 36.343 laporan per aduan pungutan liar. Lebih jauh dari itu, pemerintah memastikan masyarakat dapat mengajukan aduan atas pelayanan public melalui LAPOR!.
Saat ini LAPOR! telah terhubung dengan lebih dari 400 Kementerian,Lembaga, dan Daerah. LAPOR semakin dikenal oleh masyarakat sebagaimekanisme national complaint handing system yang memiliki tingkat penindaklanjutan aduan yang tinggi.

Upaya perbaikan pelayanan publik juga dilakukan pada berbagai sektor lainnya. Seperti perbaikan sistem rekrutmen PNS (tercatat 2,4 juta pelamar CPNS pada tahun 2017 yang mengikut tes melalui CAT). Pada sektor kepolisian, SIM Online dan SAMSAT Online telah berhasil menjadi sarana pengurusan izin mengemudi (penggunaan SIM online meningkat dari 10% di tahun 2016 menjadi 83% di tahun 2018)

Upaya-upaya di atas mencoba menjawab buruknya performa pelayanan publik yang justru mendorong terjadinya praktik korupsi. Melalui berbagai penelitian diketahui bahwa praktik gratifikasi, pemberian uang, kesediaan memenuhi pungutan liar dilakukan masyarakat mengingat kebutuhar menyelesaikan urusan administrasi dengan pihak pemerintah
Upaya perbaikan pelayanan publik di atas telah memberikan dampak nyata Secara umum tingkat korupsi di berbagai bidang menurun, misal di sektor pendaftaran CPNS, sebaran korupsi menurun dari angka 60% (2016) menjadi 30% (2018)11. Interaksi masyarakat dengan proses administrasi yang berbelit berkurang sehingga juga menekan jumlah pemberian uang tambahan untuk mengakses suatu layanan. Hal dalam berbagai sektor termasuk pada sektor kesehatan, pendidikan dan pengurusan dokumen administrasi publik (KTP, KK, akta kelahiran, dsb). Di sektor kesehatan, 95% responden survey! menyatakan tidak membayarkan uang tambahan untuk memperoleh fasilitas kesehatan. Dalam pengurusan dokumen sipil terjadi juga perbaikan. Dari yang sebelumnya 69% (2016) responden tidak pernah membayarkan uang tambahan, saat ini 83% (2018) menyatakan tidak membayarkan uang pungli tersebut.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang juga bersih dari praktik korupsi akan terus diperkuat. Upaya ini didukung oleh Perpres no. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANASPK) dan menetapkan 11 Aksi Pencegahan Korupsi yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara khusus (1) penggunaan NIK dalam penyaluran bansos dan subsidi (2) Pelayananperijinan (OSS) serta (3) penguatan pelayan publik di lapangan melalui reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana untuk mencegah jual beli kasus. (Sum)

Top