Alamsyah Hanafian Menghadiri Sidang Pertama Kasus Perkara RUU HIP

Redaksi

Fokusindonesia.com, Jakarta 22 juli 2020 - Sidang ditunda sampai dua minggu kedepan cukup untuk menunjuk kuasa hukum, kalau dari Presiden bisa langsung nunjuk Mentri Hukum Dan Ham begitupun BPIP juga bisa menunjuk kuasa hukum. Dan terbukti dari DPR yang sudah menunjuk kuasa hukumnya dan membuktikan bahwa panggilan sidang itu hadir.

Sidang pertama nomer perkara 352/Pdt.G/2020/PN. Jakarta Pusat mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait Rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Hakim Ketua Agung Suhendro, S.H, M.H pada akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga tanggal 5 Agustus 2020, karena hanya dihadiri satu kuasa hukum tergugat dari pihak DPR RI, sedangkan tiga kuasa hukum tergugat lainnya yaitu, inisiator RUU HIP dalam hal ini Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP, dan Presiden RI tidak hadir.

Terkait penundaan tersebut Alamsyah Hanafiah, S.H, M.H, selaku Ketua Tim penggugat RUU HIP menjelaskan, setelah saya melihat (surat resmi) tadi surat izin pemanggilan kepada DPR RI diterima dan kuasa hukumnya hadir namun belum dilengkapi surat kuasa (secara resmi), dan untuk tergugat dua setelah saya melihat langsung surat izin pemanggilan sudah diterima oleh Setneg namun kuasa hukum tidak hadir, selanjutnya surat izin pemanggilan untuk PDI Perjuangan dan BPIP sudah diterima secara resmi namun juga tidak hadir.

“Untuk panggilan pertama walaupun mereka (tergugat) sudah menerima (surat izin pemanggilan) belum bisa dikatakan patuh atau tidak patuh, tapi kalau sudah pemanggilan kedua kalau tidak datang juga bisa diklasifikasikan tidak mematuhi panggilan lembaga yudikatif,” ujar Alamsyah Hanafiah saat ditemui media usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/07/2020).

Alamsyah Hanafiah mengungkapkan rasa terima kasih karena kuasa hukum dari pihak tergugat DPR RI bisa menghadiri.
“Dan kita sangat senang kalau pengadilan sudah menjalankan tugasnya memanggil secara resmi semua tergugat, dan ada tanda terima tanda tangan basah mereka itu yang paling penting,” jelas Alamsyah Hanafiah.

Menyikapi beberapa advokat yang menggugat inisiator RUU HIP, Alamsyah Hanafiah menerangkan, RUU HIP adalah upaya mengubah Pancasila dari lima Prinsip (Pancasila) menjadi Trisila dan kemudian menjadi Ekasila – Gotongroyong.

"Sebagai anak bangsa kita tidak menerima kalau Pancasila dirubah menjadi Ekasila Gotongroyong. Sebab bila Pancasila ini dirubah lambang Burung Garuda yang ada di seluruh lembaga negara republik Indonesia akan diganti bukan hanya Pancasila, karena di dalam (tengah) Burung Garuda ada lima kotak yang isinya setiap sila mencerminkan satu lambang, jadi akhirnya berubahlah lambang negara kita. Merubah Pancasila berarti merubah lambang negara, kata Alamsyah Hanafiah.

Alamsyah Hanafiah menegaskan kembali bahwa RUU HIP merupakan rancangan undang - undang yang sangat ‘Naif’, untuk bisa diterapkan. "Kenapa saya mengatakan begitu karena uang rupiah yang saat ini digunakan sudah tidak berlaku lagi (nantinya) karena lambang negara Burung garuda Pancasila (sudah dirubah),"tuturnya.

Hal inilah salah satu hal kenapa adanya gugatan inisiator RUU HIP, selain itu merupakan bentuk tanggung jawab moral anak bangsa yang menginginkan Pancasila tetap untuh sebagai ideologi negara.(Red)

Top