Connect with us

Hukum

Budi Said Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, Hotman Paris Menjadi Kuasa Hukum

Published

on

Fokusindonesia.com, Jakarta – Budi Said dikenal sebagai Crazy rich di Surabaya telah resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penunjukannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait transaksi ilegal pembelian emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) oleh Kejaksaan Agung.

Gugatan praperadilan melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris, Sudiman Sidabuke, Ben Harjon, Sahat Marulitua Sidabuke, Ifan Wijaya, dan Helmi Mubarok pada Senin, 12 Februari 2024.

“Kami resmi sebagai kuasa dari Budi Said kuasa tanggal 12 Februari 2024 hari ini sudah resmi mendaftarkan permohonan praperadilan di PN Jaksel terhadap Jampidsus, Kejaksaan Agung dengan pemohon adalah Bapak Budi Said,” kata Hotman di Omah Pawon JI. Ampera Raya No.2, Jakarta Selatan pada, Senin 12 Februari 2024.

Hotman mengatakan Budi Said telah ditahan sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga hari ini, dengan tuduhan tidak pidana korupsi, ia menjelaskan bahwa gugatan diajukan karena adanya ketidakjelasan dalam proses hukum yang menimpa kliennya. Dia mengatakan bahwa permasalahan dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Antam dengan total harga Rp3,593 triliun, yang pembayarannya dilakukan melalui 73 transaksi.

“Jadi dengan dijanjikan harga diskon dari PT Antam Surabaya, harusnya Budi Said dapat 7 ton 71 kg emas itu kalau harga diskon. Tapi sampai sekarang yang diserahkan ke Budi Said baru 5,935 kg emas. Ada kekuarangan seberat 1.136 kg emas. Jadi ada kekuraganan belum diserahkan,” ujarnya.

Dalam menghadapi tuntutan ini, Budi Said mengajukan gugatan perdata dengan tujuan agar PT Antam memberikan sisa emas yang telah dibelinya, yakni sekitar 1 ton atau 1.136 kg emas. Sampai di PK Mahkamah Agung (MA), Budi Said menang.

“Bahkan sudah keluar perintah eksekusi dari PN Surabaya agar PT Antam menyerahkan 1.136 kg emas, tapi tidak diserahkan. Kemudian Budi Said telah laporkan 3 pegawai dan 1 broker dari PT Antam karena dianggap melakukan penipuan dan divonis bersalah,” tutur Hotman.

Lanjutnya dia menjelaskan “jadi dalam dua perkara Budi Said menang, pada saat mau eksekusi putusan MA perdata tersebut, tiba-tiba mulailah panggilan dari Kejagung pada awal Januari dan panggilannya itu sebagai saksi atas dugaan. Ini kuncinya penting atas dugaan perbuatan kerugian negara atas 1.136 kg emas yang tadi belum diserahkan,” kata dia.

Kemudian mengenai klarifikasi yang diminta oleh Kejagung kepada klien Hotman sebagai saksi, tanpa izin kedua pengadilan rumah Budi Said di geledah dan berbagai macam. “Akhirnya tanggal 18 Januari 2024 dipanggil sebagai saksi, lalu disita handphone dan segala macam di pagi-pagi tanpa izin pengadilan. Di jam 4 sore berubah dari saksi jadi tersangka,” kata Hotman.

“Pada saat sebagai tersangka Budi Said ditanyakan apakah tunjuk pengacara, dijawab belum siap karena dipanggil jadi saksi, sesuai KUHAP yang diancam hukuman lebih dari 15 tahun lebih wajib berhak didampingi pengacara. Tapi walauapun ga didampingi, Jaksa menawarkan pengacara negara, tapi BAP jalan terus ditanya 1 dan 2 pertanyaan. Lalu pada saat penandatangan BAP pengacara yang ditunjuk Negara itu ikut tanda tangan dan langsung ditahan,” ucap Hotman.

Budi Said ditangkap atas dugaan kerugian Negara 1.136 kg emas padahal itu belum diserahkan, walaupun sudah ada perintah dari MA, sudah eksekusi. Dalam perkara korupsi harus kerugian itu nyata, itu sudah putusan MA tidak boleh potensi. Dia menyatakan bahwa dalih Antam dan Kejaksaan adalah harga yang tercantum dalam faktur adalah harga keseluruhan, yaitu Rp 3,5 Triliun, yang hanya cukup untuk membayar 5.935 ton emas.

“Jadi kalau berdasarkan harga faktur harga sebenarnya kalau tanpa diskon Antam sudah terima uangnya. Masuk rekening Antam dalam puluhan kali transfer. Jadi Antam mendalilkan harga difaktur yang benar. Klien kami mendalilkan harga diskon,” ujarnya.

Atas dasar itu, Tim Hotman melayangkan gugatan praperadilan atas perkara yang menimpa Budi Said. “Ini perkara perdata yang dikriminalisasi, untuk menghambat eksekusi MA, itu alasan yang pertama,” kata Hotman

“Alasan kedua penetapan tersangka tidak sah, karena tidak ada dua bukti permulaan yang cukup. Kalau orang dituduh harus ada bukti, kalau dituduh kerugian negara 1.136 kg emas kapan diserahkan. Karena MA baru memerintahkan agar diserahkan, tapi belum dilakukan,” ucapnya.

“Ketiga pengeledahan dan penyitaan dilakukan tanpa perintah dari pengadilan untuk tukuan yang tidak sah, itulah alasan utama,” tuturnya.

Disisi lain, kuasa hukum Budi Said, Drs. Ben. D. Hadjln, S.H., mengatakan yang bersangkutan telah mengirim surat ke berbagai pihak, termasuk pimpinan di Jakarta, untuk menanyakan tentang emas diskon yang seharusnya menjadi haknya namun belum diperoleh.

Setelah itu, dia mendapatkan jawaban pertama bahwa penjualan tidak ada diskon. Kemudian, dia melapor ke Polda Jatim terkait hal ini. Cara ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi, dan sulit dipercaya bahwa dia mengirim surat ke berbagai pihak. “Namun, ketika dia mengirim surat ke mana-mana termasuk dengan tembusan kepada Kementerian BUMN, hal ini menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia telah ditipu dalam perkara ini. Faktanya, pengadilan juga memutuskan hal yang sama, dan putusan hakim harus dianggap benar, bahwa siapa pun harus tunduk pada asas hukum dalam konteks negara, dasar hukum, dan kita harus memahaminya,” kata dia di lokasi yang sama.

Kuasa Hukum yang berbeda, DR Sudiman Sidabukke S.H., C.N., M.HUM., mengatakan pemalsuan surat yang diduga palsu mungkin terkait dengan pengakuan pegawai mengenai utang emas sejumlah 1.135 kg emas. “Meskipun Budi Said dituduh sebagai pembuat surat palsu tersebut, investigasi polisi telah menghentikan kasus tersebut. Mengenai klaim kerugian keuangan negara sebesar 1.136 kg emas yang belum diterima, asal-usul kerugian tersebut masih belum jelas. Sementara itu, perihal tugas Antam yang dijual belum terkait secara langsung dengan konteks kasus yang sedang dibahas,” tuturnya di lokasi yang sama.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

Kasus Ansuransi WanaArtha Sudah 4 Tahun Masih Belum Terselesaikan, Korban Menuntut Pertanggungjawaban, Tergugat Tak Hadir

Published

on

By

FokusIndonesia.com, Jakarta – Ratusan Korban Asuransi WanaArtha kembali menghadiri mediasi dan pihak yang tergugat tidak hadir adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan RI, dan Warnaartha Life di Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada Selasa, 2 April 2024.

Ketua Aliansi Korban Wanaartha Life, Johanes Buntoro, mengatakan bahwa tidak semua hal telah terselesaikan dengan baik dalam mediasi. Masih ada beberapa hal yang belum dapat diputuskan. Oleh karena itu, mereka menyiapkan pertemuan pada tanggal 23 April 2024, dengan harapan dapat memperoleh solusi terbaik agar masalah ini tidak berlarut-larut lagi.

“Kami sudah 4 tahun, sudah cukup lama, ya tidak bebas dari masalah, kami juga berharap dari pemerintah, Presiden Pak Jokowi, maupun dari presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya, untuk bisa lebih memprioritaskan,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada Selasa, 2 April 2024.

Sudah hampir 4 tahun mereka menghadapi masalah ini, dan mereka berharap dapat segera terlepas dari permasalahan tersebut. Mereka berharap pemerintah, baik Presiden Jokowi maupun presiden terpilih, Prabowo dan Gibran, dapat lebih memprioritaskan penyelesaian kasus ini demi kepentingan para korban.

Pemerintah seharusnya bersama-sama dengan para penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. “Pertama, menyelesaikan hak-hak mereka yang telah hilang, yaitu uang premi yang seharusnya menjadi milik mereka. Kedua, pemerintah harus bersama-sama dengan para korban menangkap para pelaku kejahatan yang telah merampas uang masyarakat sebesar 15,97 triliun. Yang paling penting adalah pengembalian aset milik para korban, karena uang mereka tidak mungkin hilang begitu saja yang dilakukan oleh pelaku usaha,” katanya.

Oleh karena itu, mereka berharap agar negara melakukan penyelamatan terhadap hak konstitusi mereka sebagai masyarakat. Mereka berharap agar Presiden Jokowi dan presiden terpilih dapat memberikan perhatian dan bertindak untuk menyelesaikan nasib mereka.

Dr. Firman Wijaya, SH, MH ketua umum Peradin Menyampaikan dan mereka berharap pada tanggal 23 untuk meminta pimpinan-pimpinan hadir dalam mediasi, bukan hanya pengacara mereka. Mereka menginginkan kehadiran pimpinan OJK, perbankan, dan pimpinan Kejaksaan Agung. Harapan mereka adalah adanya sikap yang lebih progresif ke depan.

Mereka berharap agar 100 objek yang disita dalam kasus tersebut dapat dicairkan dengan mudah. Objek tersebut seharusnya dikembalikan kepada presiden dan pihak lainnya. “Tapi yang penting, mungkin tanggal 23, mudah-mudahan pimpinannya datang. Miliknya kita akan memperjelas, kita sampaikan, kita harus perjuangkan, dan berdoakan,” ujarnya di lokasi yang sama.

Jika memang hak mereka, maka harus diperjuangkan dengan lebih banyak upaya. “Jika ada prosedur yang dapat dipermudah, maka sebaiknya dilakukan. Karena banyaknya korban, penting untuk memiliki semangat solidaritas dan kebersamaan, tanpa ada perpecahan,” kata Firman.

Mereka berharap dapat mengejar masalah ini ke mana pun. Mereka yakin bahwa harta milik para korban tidak boleh hilang begitu saja. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, seberapapun jumlahnya, harus terus diperjuangkan. Sekali lagi, hal tersebut harus menjadi fokus utama mereka.

Eva L. Rahman kuasa hukum dari Keluarga Nasabah Alm. Deddy Agustomo Djaya mengatakan untuk hasil mediasi tadi, memang ada sesuatu yang bagus untuk ke depannya. “Paling tidak, itu mereka bisa memberikan jawaban yang untuk awal. Jadi, untuk seluruhnya, ini belum didapat hari ini. Mungkin, untuk tanggal 23 April 2024, akan ada perkembangan dari mediasi kemungkinan pihak tergugat harus dihadirkan,” kata Eva di lokasi yang sama.(Red)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Pemilik Tanah di Menteng Raya No. 37 Jakarta Pusat: Tindakan Pencabutan Sepihak Merugikan Klien

Published

on

By

FokusIndonesia.com, Jakarta – Konferensi Pers untuk memberikan klarifikasi mengenai kasus sengketa tanah di jalan Menteng Raya No. 37, Jakarta Pusat.

Dalam konteks ini, pengacara Dr. Benny Wullur, S.H., M.H. Kes, yang merupakan kuasa hukum dari Hendrew Sastra Husnandar (HSW) selaku pemilik sah tanah di jalan Menteng Raya No. 37 dengan Hak Guna Bangunan (HGB) bekas Eigendom Nomor: 19766, memberikan ringkasan.

Benny Wullur mengatakan, ada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami. Klien kami telah mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, yang telah ditandatangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut menyatakan bahwa pemberitahuan telah diberikan secara patut kepada semua pihak. “Oleh karena itu, kami telah mengajukan permohonan eksekusi dan sudah diterima oleh pengadilan permohonan eksekusinya, tapi kemudian bisa keluar di sini adalah pencabutan sepihak,” ujar Benny di Citra Xperience Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. 

Dalam situasi ini, pengacara yang baru harus segera diberitahu tentang perubahan dalam kuasa hukum yang ada. Jika tidak ada pencabutan resmi terhadap kuasa hukum sebelumnya, maka pemberitahuan kepada semua kantor hukum yang terlibat harus dilakukan untuk memastikan pengacara yang baru telah diinformasikan secara sah.

“Jadi, kami memohon agar keadilan tetap berjalan, proses hukumnya tetap dilakukan secara adil, dan bahwa upaya kasasi atau langkah hukum yang diambil oleh PT Bangun Inti Artha, yang diwakili oleh rekan Hotman Paris Hutapea, diduga kuat memiliki cacat hukum. Oleh karena itu, kami siap untuk beradu argumen dengan Hotman Paris Hutapea,” katanya.

Ia menegaskan bahwa rekannya, lihat dulu sebelum membela, karena kita harus melihat apakah kita memiliki dasar hukum yang kuat dan bisa dibela, serta patut untuk dibela atau tidak. “Apalagi, ada dugaan kriminal terhadap klien saya sudah terima SP3 di Polda Metro. Bisakah diulang lagi pelaporan di Mabes? Ya, sementara untungnya, kami berhasil memenangkan praperadilan sehingga tersangka sudah dibatalkan. Tetapi, ini menjadi hal yang sangat menyedihkan, sampai ada dugaan kriminalitas kami yang kemudian sudah berkekuatan hukum tetap bisa dicabut,” tuturnya.

Dalam hal ini, kami meminta perlindungan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas RI, kondisi Yudisial, dan Ombudsman. Kami juga meminta kepada para pihak yang berwenang untuk mengusut bagaimana keputusan yang sudah berkualitas dapat dicabut atau dibatalkan begitu saja.

Kronologi sengketa tanah dalam surat keterangan yang diterima pada Kami, 14 Maret 2024:

Bahwa Hendrew Sastra Husnandar (HSH) telah membeli sebidang tanah dari Ikatan Wanita Kristen Indonesia dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) bekas Eigendom Nomor: 19766 (Jalan Menteng Raya No. 37)

Adapun bukti kepemilikan Ikatan Wanita Kristen Indonesia (IWKI) atas Objek  Terperkara adalah berdasarkan bukti yaitu:

Putusan No:838 PK/Pdt/2001/MA.RI jo Putusan No:2165K/Pdt/1998 jo Putusan No:767/PDT/1996/PT.DKI jo Putusan No:279/PDT.G/1995/PN.JKT. PST, dan Fatwah MA-RI No:KMA/132/II/2003 tanggal 28 februari 2003; Fatwah MA-RI No:KMA/224/IV/2004 tanggal 8 April 2004;

Jual Beli Objek Terperkara antara Hendrew Sastra Husnandar  dengan Ikatan Wanita Kristen Indonesia adalah sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 12 Juli 2007 dan Akta Kuasa Menjual No.03 tanggal 12 Juli 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Marijke Rooselien Sophaleuwakan, SH.

Pada tanggal 12 September 2007 Objek tanah telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari penguasaan Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) dan diserahkan kepada IWKI  sebagaimana Penetapan No:025/2003.Eks tanggal 7 September 2007, Berita Acara Eksekusi Pengosongan No:025/2003.Eks tanggal 12 September 2007, dan Berita Acara Penyerahan No:025/2003.Eks tanggal 12 September 2007. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan mengikat;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2007 IWKI mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dilakukan eksekusi pengosongan terhadap Objek Terperkara, sehingga berdasarkan permohonan tersebut maka pada tanggal 7 September 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan Penetapan No:025/2003.Eks guna melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap Objek tanah dari penguasaan PGI selaku Termohon Eksekusi; Bahwa pada tanggal 12 September 2007 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeksekusi dan mengosongkan Objek Terperkara sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan No:025/2003.Eks tanggal 12 September 2007, dan selanjutnya objek eksekusi tersebut telah diserahkan kepada IWKI sebagaimana Berita Acara Penyerahan No:025/2003.Eks tanggal 12 September 2007;

Kemudian tiba-tiba muncul PT. Wijaya Wisesa Realty yang menyatakan haknya terhadap tanah Objek tanah yang disertai oleh KRMH Japto Sulistyo Soerjosoemarno, SH memasuki dan menguasai Objek Tanah tersebut;

PT. Wijaya Wisesa Realty berdalih telah membeli tanah Objek tanah dari PT. Nirwana Harapan Tunggal melalui proses yang dianggapnya sebagai proses lelang sebagaimana Risalah Lelang No:RL-023/PL.II.12/2007 tanggal 13 September 2007 dan Surat Keterangan No:S.Ket.122/WPL. 03/PL-II.12/2007 tanggal 14 September 2007, sehingga PT. Wijaya Wisesa Realty merasa memiliki Objek Tanah;

Bahwa PT Nirwana Harapan Tunggal membeli tanah tersebut dari PGI, yang mana PGI mendasarkan bahwa telah terjadi perdamaian dengan IWKI. Namun, sebetulnya surat perdamaian tersebut telah dinyatakan harus dikesampingkan oleh Fatwa MA, yang menyatakan bahwa yang lebih kuat adalah putusan hukum tetap.

Lelang sendiri sangat janggal oleh karena Pemegang Saham PT Wijaya Wisesa Realty sebagai pemenang Lelang, pemegang sahamnya sebagaian besar sama dengan yang ada di PT Nirwana Harapan Tunggal. Perlu diketahui pula, PT Wijaya Wisesa Realty telah pula mengalihkan tanahnya kepada PT Bangun Inti Artha dimana Pemegang Saham dari PT Bangun Inti Artha merupakan sebagaian besar pemegang saham di PT Wijaya Wisesa dan PT Nirwana Harapan Tunggal. Proses lelang berjalan janggal karena atas tanah tersebut tidak pernah dipasang Hak Tanggungan, dan terjadinya lelang melalui lelang sukarela dan terjadi dalam 1 (satu) hari.

Akhirnya Hendrew sebagai Pembeli beritikad baik telah melakukan Gugatan PMH terhadap IWKI, PGI, PT Nirwana Harapan Tunggal, PT Wijaya Wisesa Realty, dan PT Bangun Inti Artha.

Yang pada intinya gugatan a quo Bapak Hendrew telah dikabulkan, dan jual beli yang terjadi baik dari awal sampai lelang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 754/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst Jo. No. 882/Pdt/2023/PT DKI dan telah pula dikeluarkan Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dengan dasar tersebut, telah dilakukan permohonan eksekusi dalam tahap aanmaning yang mana saat ini aanmaning belum diberitahukan kepada Para Pihak (dipending) karena ada protes dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Pemberitahuan secara Offline belum dilakukan. Dan pihak yang protes mengaku sebagai Pengacara baru dari Pihak Tergugat. Padahal pemberitahuan telah diberitahukan melalui online kepada seluruh pihak, dan Pengacara Lama pihak Tergugat belum pernah ada pencabutan kuasa dan belum pernah ditunjukan adanya bukti asli adanya pencabutan kuasa terhadap Kuasa Lama. Sehingga sudah seharusnya perkara ini tetap inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Pihak Tergugat (PT Bangun Inti Artha) telah pula mengajukan gugatan di Bandung berkaitan dengan adanya gugatan di Jakarta tersebut, dengan perkara nomor 322/Pdt.G/2022/PN Bdg yang mana telah pula diputuskan bahwa Bapak Hendrew Sastra Husnandar adalah Penggugat yang beritikad baik, sehingga gugatan PT Bangun Inti Artha tersebut telah ditolak seluruhnya. Putusan ini telah pula dikuatkan di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Nomor 352/Pdt/2023/PT Bdg dan telah diputus pada tanggal 06 Juli 2023. Sehingga tidak ada upaya hukum lagi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pada sekitar tahun 2020, Bapak Hendrew pernah dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Budiman selaku Direktur PT Wijaya Wisesa, namun perkara ini telah dilakukan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) Nomor: B/7729/V/RES.1.9/2020/Direskrimum tertanggal 30 April 2020.karena tidak cukup bukti. Saat ini pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/96/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 12 Mei 2023, Hendrew kembali dilaporkan di Mabes Polri oleh PT Bangun Inti Artha. Padahal Direktur PT Wijaya Wisesa merupakan Komisaris di PT Bangun Inti Artha. Yang mana saat ini Bapak Hendrew diduga telah dikriminalisasi sehingga menjadi Tersangka. Bahwa atas penetepan Bapak Hendrew menjadi Tersangka, kami telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara: 21/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Cq. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) Cq. Kepala Badan Reserse Krimininal Kepolisian Republik Indonesia (KABARESKRIM POLRI) Cq. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Krimininal Kepolisian Republik Indonesia (Dittipideksus Bareskrim Polri).

Pada tanggal 27 Februari 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus permohonan praperadilan dengan Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/825/X/RES.1.9./2023/Dittipideksus, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak sah; Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/RES.1.9./2024/Dittipideksus tanggal 11 Januari 2024 terhadap diri PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah; Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Kami menerima Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 948/PAN/W10.U1/HT2.4/1/2024, perihal Pencabutan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Putusan Nomor : 882.PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor : 754/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., dengan alasan putusan a quo belum dilaksanakan secara patut adalah tidak mendasar karena sudah sangat jelas dan nyata akun e-Court Kuasa tingkat banding telah terdaftar dan tercatat dalam sistem E-Court Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Atas isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 882/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor: 754/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. telah diberitahukan dengan patut kepada para Pihak pada tanggal 11 Oktober 2023 melalui e-Court para Pihak;

Sampai tenggang waktu dalam Undang-Undang yang berlaku, pihak lawan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Maka berdasarkan hal tersebut, perkara sudah benar dinyatakan inkracht atau putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) Nomor: W10.U1/8490/HT.02/XI/2023/03, tertanggal 13 November 2023, atas Putusan Perkara Nomor : 882.PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor : 754/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.,

Bahwa setelah Kami menerima Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) terhadap Putusan Nomor : 882.PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor : 754/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., maka selanjutnya Kami mengajukan Permohonan Eksekusi dan dalam tahap awal yaitu Permohonan Aanmaning.

Bahwa terhadap Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 948/PAN/W10.U1/HT2.4/1/2024, perihal Pencabutan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap, kami telah mengajukan keberatan dan pengaduan secara tertulis berdasarkan surat nomor: 008.11/BWA/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah juga mengajukan pengaduan berdasarkan surat nomor: 012.11/BWA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal Pengaduan Terhadap Pencabutan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Pengaduan Nomor: 012.11/BWA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada Ketua Komisi Yudisial, dan Surat Pengaduan Nomor: 013.11/BWA/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada Ketua Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikian Keterangan Dari pihak kami sebagai penggugat dan pemilik yang sah secara keputusan hukum yang berlaku di NKRI.

Continue Reading

Hukum

Keputusan Tegas: Pembangunan Tower BTS di Atas Rumah Ketua RW 003 Jakarta Barat Dibatalkan dan Dibongkar!

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

Ketidaksepakatan terkait pembangunan Tower BTS di atas rumah Ketua RW. 003 Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat, akhirnya diselesaikan melalui Rapat Koordinasi Via Zoom yang diinisiasi oleh Sekda Pemprov. DKI Jakarta. Undangan No. e-0082/PU.04.00, tertanggal 29 Februari 2024, mengundang berbagai instansi termasuk Ketua Yayasan FORKAM Harry Amiruddin. Kesepakatan akhirnya dicapai dengan memutuskan untuk menghentikan dan membongkar Tower BTS tersebut sesuai harapan warga sekitar.

Ketua Yayasan Forkam, Harry Amiruddin bersama Baston Sibarani, SH, dan Ibu Hj. Kusyati dari RW 03 menyampaikan bahwa mereka menegaskan perlunya menghentikan rencana pembangunan menara di area pemukiman padat penduduk RW 03. “Pembangunan tower BTS tersebut sangat membahayakan keselamatan warga dan lokasi pemasangan tower BTS sudah menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, harus segera ditindak oleh pihak pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya di Jakarta Barat pada, Selasa, 5 Maret 2024.

Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk menutup dan membongkar BTS rendah, tidak hanya karena protes dari penduduk, tetapi juga karena kekurangan izin pembangunan, serta kekurangan dokumen seperti IMB dan SPPT Pajak yang terkait dengan lokasi pembangunan tersebut.

Perwakilan Dinas Citata, Bapak Maulana mengatakan bahkan struktur bangunan juga sangat mengkhawatirkan, “karena strukturnya hanya sebagai hunian bukan untuk beban seperti tower dan lain sebagainya,” katanya di lokasi yang sama.

Perwakilan dari warga, Hj. Kusyati menolak pembangunan tersebut, melakukan sujud syukur atas keputusan rapat zoom tersebut. “Saya mengucapkan berterima kasih kepada semua pihak termasuk Forkam yang sudah membantu memperjuangkan sehingga pihak Pemda DKI Jakarta menolak dan mencabut izin pembangunan tower BTS di wilayah RW 03,” ucapnya.

“Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan jawaban dibatalkan dan saya bersama warga RW 03 disini menjadi lega mendengar nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” kata Hj. Kusyati.

Sebagai Informasi, Hadir dalam rapat koordinasi tersebut meliputi Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian PLH, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Jakarta Barat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Camat Tambora, Lurah Jembatan Lima, dan Ketua Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM).

Pertemuan online melalui platform Zoom diadakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, pukul 13.30 WIB. Tim FORKAM bersama perwakilan warga RW 03 yang dipimpin oleh Hj. Kusyati, mengikuti Rapat Koordinasi secara daring di kediaman Hj. Kusyati, yang berlokasi di Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat.

Continue Reading

Trending