Connect with us

Nasional

Kasal Terima Pelaporan Kenaikan Pangkat Lima Perwira Tinggi

Published

on

Fokusindonesia com, Jalesveva Jayamahe,Jakarta, 11 April 2023 – Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menerima Pelaporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) sebanyak lima Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Laut, bertempat di Lobby Utama Gedung R.E. Martadinata, Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/4).

Lima perwira tinggi yang melaksanakan Pelaporan Kenaikan Pangkat terdiri dari empat Pati Bintang Satu yang menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Bintang Dua yaitu Laksamana Muda TNI (Laksda) TNI Dr. Endro Legowo menjabat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Jalasena Satriyawirya menjabat sebagai Pengajar Bidang Kependudukan Lemhannas, Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Laksda TNI Bambang Irawan menjabat Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla.

Sedangkan satu Kolonel yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Bintang Satu yaitu Laksma TNI R. Kukuh Sulistijono yang saat ini menjabat sebagai Pa Sahli Tk. II Kumham dan Narkoba Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI.

Dalam kesempatan ini dihadapan para perwira tinggi, Kasal menekankan bahwa, jabatan dan amanah yang diemban adalah bentuk apresiasi atas prestasi, dedikasi serta loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini. Sekaligus amanah dan kepercayaan untuk dijawab dengan kinerja maupun prestasi yang lebih tinggi.

Sebelumnya lima Pati TNI AL tersebut telah melaksanakan pelaporan kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, bersama-sama dengan enam Pati TNI AD dan satu Pati TNI AU. Kenaikan pangkat ini berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/591/IV/2023 tanggal 5 April 2023.

Demikian berita Penerangan Angkatan Laut.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

PT IMC Pelita Logistik Tbk Ungkap Perkara Hukum dengan PT Sentosa Laju Energy yang Dinahkodai Tan Paulin

Published

on

By

Fokusindonesia.com, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), perusahaan jasa angkutan laut terkemuka di Indonesia, mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perkara hukum yang sedang dihadapi PSSI. Dalam keterbukaan informasinya di laman IDX.co.id, PSSI menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 PSSI menerima pemberitahuan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait panggilan sidang arbitrase dalam perkara perdata yang melibatkan PSSI.
Perselisihan ini berawal dari Perjanjian Alihmuat Batubara dengan PT Sentosa Laju Energy (SLE). PSSI menilai SLE telah wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karenanya, PSSI selaku Pemohon, meminta BANI untuk dapat mengeluarkan putusan bahwa SLE harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian serta membayar ganti rugi kepada PSSI sebesar Rp70, 17 miliar. Dalam perkembangannya, SLE mengajukan gugatan balik kepada PSSI dengan tuntutan sebesar Rp 206,3 miliar.
Mengutip dari pemberitaan media Kalimantan Post, (https://kalimantanpost.com/2024/02/dit-reskrimsus-polda-kalsel-di-praperadilan/) perselisihan ini telah mengalami perkembangan yang tak biasa pasca pelaporan mantan Direksi dan karyawan PSSI oleh pihak SLE ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Batulicin sejak awal 2024. Sabri Noor Herman, selaku kuasa hukum mereka menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini seharusnya berada dalam ranah perdata, bukan pidana, dan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan BANI.
Karena itu Sabri berkeyakinan, tuduhan pelanggaran hukum pidana dengan pasal 404 ayat 1 KUHP yang disangkakan oleh Polda Kalsel sangat tidak tepat. “Sebab jelas pasal 404 menyebutkan kepada orang yang mempunyai hak gadai, hak tahan, hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu. Faktanya kan tidak seperti itu, ini perjanjian alihmuat bukan sewa menyewa,” tegas Sabri dalam keterangannya terdahulu kepada media.
Adapun dalam laporan yang disampaikan kepada publik, PSSI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PSSI.
Kasus ini dapat menjadi catatan penting dalam dunia hukum bisnis Indonesia, menyoroti ketidakpastian hukum di Indonesia lantaran sebuah perjanjian yang sifatnya privat/perdata, berubah menjadi kasus pidana (kriminalisasi). Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan investor maupun calon investor akan menurun yang berujung pada hengkangnya maupun pembatalan rencana investasi mereka di Indonesia, yang pada gilirannya akan merugikan negara lantaran hilangnya potensi pendapatan pajak, devisa dan lapangan kerja.
PSSI pada Mei lalu melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang juga menyetujui perubahan dalam susunan Pengurus dan Pengawas PSSI untuk mendukung langkah-langkah strategis masa depan.

Continue Reading

Hukum

Permasalahan Perumahan Jatiasih Central City: Konsumen Mengalami Kerugian Besar

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Ratusan konsumen yang membeli rumah di Perumahan Jatiasih Central City, yang dibangun oleh PT Hadez Graha Utama, menghadapi masalah serius. Konsumen mengeluhkan bahwa pengembang membangun perumahan di lahan milik orang lain dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejak 2018 hingga 2021, lebih dari ratusan konsumen telah membeli unit di perumahan tersebut dengan berbagai status pembayaran, mulai dari DP, separuh pembayaran, hingga lunas. Namun, hingga kini, belum ada rumah yang bisa dihuni, tidak ada satupun konsumen yang telah menerima kunci karena pembangunan mangkrak dan ditinggalkan begitu saja.

Konsumen juga mempertanyakan kenapa lahan tsb sekarang dijaga oleh salah satu Ormas, ada beberapa isu Ormas tsb masih berhubungan dengan Dirut PT HGU, bernama AS yg menghilang  begitu saja karena dari salah seorang Ormas yg menjaga dilahan berkasus tsb menginformasikan telah memperoleh mandat dari PT HGU untuk menjaga lahan tersebut hingga saat ini.

Seorang konsumen mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak kontraktor management PT.Hadez Graha Utama  belum juga dibayarkan hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi. “Teman-teman mempertanyakan manajemen untuk dapat dibangun dan dibeli, dan mereka hanya mengatakan janji-janji saja. Pihak manajemen sempat menjanjikan akan mengembalikan uang konsumen, tetapi ada yang sudah dikembalikan ada yang belum. Yang sudah dikembalikan itu hanya beberapa konsumen, selebihnya belum dikembalikan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 6 Juli 2024.

Beberapa konsumen juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun perkembangan kasusnya belum jelas. Salah satu konsumen yang telah membayar sekitar 70% dari harga rumah sejak 2021, belum melihat pembangunan yang signifikan. Bahkan, perumahan tersebut disegel karena tidak memiliki izin IMB yang sah.

Konsumen lain, yang telah membayar tunai sekitar 900 juta rupiah sejak 2019 dan dijanjikan rumahnya selesai pada 2020, merasa kecewa karena hingga kini rumah yang dijanjikan belum terealisasi. “Saya dari 2019 dijanjikan 2020 sudah jadi, saya bayar cash 900jt rupiah, tapi mohon maaf sampai saat ini perjanjian-perjanjiannya saya minta tolong kembali. Ternyata realisasi sampai detik ini belum ada. Menurut pengacaranya, pengembang sudah kabur dan ganti identitas,” keluh konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Salah satu korban lagi, yang membeli dua unit rumah pada November 2018 dengan total pembayaran sekitar 752 juta rupiah, menjelaskan bahwa terdapat 203 konsumen yang dirugikan dengan total kerugian lebih dari 80 miliar rupiah. Mereka telah beberapa kali mengadakan audiensi dengan pihak pengembang, namun tidak ada hasil yang memuaskan. “Untuk kasus tanah saya yang kedua itu yang saya beli di Cluster Green Lake blok GG dan Cluster Green Lake blok GL. atas nama anak saya dengan nilai 600 juta. Semua masih berupa tanah yang satunya masih 15% bangunan. Sama kasusnya sejak 30 September 2018. Saya komplain terakhir tanggal 7 November 2022, itu tetap tidak ada progresnya dan semuanya sekarang menghilang. Saya kesulitan siapa yang harus saya hubungi karena lahan di sana sudah diawasi oleh ormas, kemudian dengan kontraktor juga belum dibayar,” ujar konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Konsumen berharap mendapatkan bantuan dari pihak berwenang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kembali uang mereka. Mereka merasa terzalimi dan berharap ada keadilan dalam kasus ini.

Continue Reading

Hukum

Danlantamal I Antar Keberangkatan Kadisminpersal

Published

on

By

TNI AL, Belawan,- Komandan Pangkalan Utama TNI AL I (Danlantamal I) Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba, S.E., CHRMP., didampingi Ketua Korcab I DJA I Ny. Othy Jasiman Purba, mengantar keberangkatan Kadisminpersal Laksamana Pertama TNI Uki Prasetia, S.T., M.M., beserta istri di Bandara Internasional Kuala Namoe, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (6/7/2024).

Kunjungan Kadisminpersal ke Sumatera Utara dalam rangka Safari Personel TNI AL Tahun 2024, bertempat di Mako Lantamal I, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal I, Aspers Danlantamal I, dan Pengurus Korcab I Daetah Jalasenastri Armada I.

(Dispen Lantamal I)

Continue Reading

Trending