Connect with us

Politik

Knalpot Brong, Gatot Nurmantyo: Jangan Memvonis Sebelum Putusan Pengadilan

Published

on

Fokusindonesia.com. Jakarta – Kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo-Mahfud Md oleh prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah, terus menjadi sorotan publik. Peristiwa pengeroyokan yang sempat viral di media sosial itu disebut terjadi karena suara bising knalpot brong.

Berdasarkan video yang beredar, relawan itu dinarasikan baru selesai mengikuti acara di Boyolali. Mereka lantas dicegat beberapa orang oknum TNI dari Batalyon 408 dan langsung mengeroyok korban.

Komandan Kodim 0724/Boyolali, Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo, membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Mereka yang terlibat merupakan anggota Yonif 408/Suhbrastha.

Wiweko menjelaskan pengeroyokan terjadi setelah para anggota TNI yang sedang berkegiatan terganggu suara knalpot brong para peserta kampanye yang melintas. Mereka lantas mencegat pengendara yang menggunakan knalpot brong hingga terjadilah pengeroyokan di jalan raya.

“Kemudian, beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama. Guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut, untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan dan membubarkan. Hingga terjadi penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut,” imbuh Wiweko.

Menurut Wiweko, jumlah korban penganiayaan tersebut sebanyak tujuh orang. Adapun, dua orang saat ini masih menjalani rawat inap di RSUD Pandan Arang dan lima orang lainnya rawat jalan. “Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala,” jelas dia.

Wiweko mengatakan saat ini kasus tersebut sudah dalam penanganan Denpom IV/4 Surakarta. Denpom telah memintai keterangan para prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu untuk kepentingan proses hukum.

Menyikapi peristiwa itu, mantan Panglima TNI Jend. Gatot Nurmantyo mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum.

“Mari kita sama-sama melihat – seperti yang dikatakan KASAD yang memerintahkan kepada kesatuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, itulah niat baik dari TNI,” katanya dalam wawancara dengan Metro TV yang diupload di kanal YouTube, Minggu, (07/01/2024).

Gatot juga menegaskan bahwa knalpot yang digunakan pemotor tersebut tak sekadar modifikasi biasa, namun sudah dipotong hingga leher angsa, istilah lazim di kalangan pemotor.

“Itu ternyata bukan sekadar brong, bukan modifikasi, tetapi knalpot yang dipotong hingga leher angsa. Jadi suaranya dua kali lipat dari knalpot brong,” paparnya.

Yang kedua menurut Gatot, TNI adalah sebuah organisasi negara, bukan gerombolan, dan bukan orang yang mudah marah. Kejadian itu mulai pukul 06.30 dan bolak-balik.

“Tolong kita sama-sama jangan mempolitisasi, kalau di tempat lain ada hubungan dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi, maka kita semua terkena proxy,” paparnya.

Gatot juga tidak yakin prajurit TNI memukul pakai benda tajam atau bahkan batu. Ia menyarankan agar masyarakat menunggu hasil visum dan tidak berspekulasi.

“Yang dikatakan korban dipukul pakai batu, kita tunggu saja, pasti ada visum, apakah benar TNI memukul orang pakai batu, keterlaluan kalau benar. Tetapi saya tidak yakin itu dilakukan TNI dengan pakai batu. Pasti pakai tangan atau benda tumpul, itu keyakinan saya. Biarkan visum yang berbicara dan membuka semuanya,” paparnya.

Gatot juga mengingatkan bahwa menjaga ketertiban umum itu dijamin oleh undang-undang, sehingga peran serta seluruh warga – tak hanya TNI – sangat diharapkan untuk menjaga kedamaian.

“Ingat bahwa Undang-undang Pemilu pasal 280, dilarang mengganggu ketertiban umum, sedangkan knalpot seperti itu mengganggu ketertiban umum, belum lagi kita lihat knalpot itu menyebabkan polusi udara. Jadi, mari kita lihat itu semuanya dengan kacamata hukum yang jernih, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” tegasnya.

Gatot menambahkan, siapapun masyarakat, tak hanya TNI – kalau melihat ketertiban umum terganggu oleh pengendara motor, apalagi dengan menenggak minuman keras seperti itu yang bisa membahayakan ketertiban umum dan keselamatan umum, apakah hal itu kita biarkan.

“Jangankan TNI, masyarakat umum pun boleh menghentikan siapapun yang mengganggu ketertiban umum. Naik motor dengan minuman keras, silahkan tanya kepolisian. Masyarakat punya hak untuk menghentikan perilaku yang membahayakan ketertiban umum. Orang mengendarai sepeda motor dengan minuman keras, berbahaya atau tidak,” paparnya.

Gatot menegaskan bahwa dirinya tidak mau terlibat dalam tuduhan siapa yang benar atau salah. Ia menyarankan biar proses hukum yang menjawab semuanya.

“Saya tidak mau mengatakan siapa yang salah. Saat diwawancara, KASAD diminta komentar atas pertanyaan apakah TNI salah, itu sama saja menggiring KASAD untuk menyatakan bersalah. Itu bisa kena hukum, karena belum ada proses hukum sudah bisa menyatakan bersalah. Jadi apa yang dikatakan Pak Andika Perkasa (Ketua TKN-red) sudah benar, tunggu saja proses hukum dan Dandim Boyolali menceritakan kejadian, bukan membela anah buahnya. Nanti proses hukum yang akan menjadi kejelasan,” jelasnya.

Menurut Gatot, apa yang disampaikan komandan Kodim adalah memberikan informasi awal, Dimana hasil lengkapnya adalah penyelidikan hukum. “Siapapun yang memberi informasi sebelum putusan hukum, itu adalah informasi awal yang bisa benar bisa salah. Nanti pengadilan yang memutuskan, hukum yang berbicara. Kalau tidak ada informasi awal, bisa bias. Itu itikad baik dari Dandim. Pak Andika pasti paham karena dia mantan Panglima TNI,” paparnya.

Gatot menegaskan, bahwa ada atau tidak unsur politik, semua bisa terjadi. “Oleh karena itu kita tunggu proses pengadilan, semua akan terbuka, siapa pelakunya, apa motifnya, apakah ada unsur-unsur luar, adakah unsur yang dibuat-buat, politisasi, saya katakana di sini saya tidak akan mendahului apa yang akan diputuskan oleh hukum,” paparnya. (sws).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Politik

Guru Besar Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama Prof. Paiman Mengajak Masyarakat tetap Harmonis dan Damai pasca Pemilu 2024

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta, — Guru Besar Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama, Prof. Dr. H. Paiman Raharjo., M.Si., M.M., mengajak masyarakat Indonesia untuk merayakan pesta demokrasi Pasca Pemilu 2024 dengan cara aman, harmonis, kondusif, dan nyaman.

“Meminta kepada elite politik, tokoh, maupun calon dan pendukung dalam rentan waktu ini agar bersabar menunggu hasil real count dari KPU sebaiknya menjaga situasi yang harmonis dan aman,” kata Prof Paiman.

Dalam momentum seperti Pemilu 2024, lanjut Prof Paiman, perbedaan pilihan adalah suatu keniscayaan dalam politik. Ia mengajak masyarakat dan pendukung bersama-sama menjaga silahturahmi, persatuan dan kesatuan agar perbedaan pilihan tersebut tidak melunturkan jati diri bangsa Pasca putusan real count oleh KPU.

“Mari kita rawat kebersamaan dengan menjaga silahturahmi, persatuan dan kesatuan. Kita harus memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama dalam menjaga kesatuan bangsa,” kata Prof Paiman.

Guru Besar Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama menjelaskan, berdemokrasi yang sehat berarti mengerti bahwa pemilu adalah sarana untuk bersatu bukan bermusuhan.

“Dengan adanya putusan KPU nanti, jika memang ada kecurangan-kecurangan maka diselesaikan secara konstitusional.” tambah Prof. Paiman.

Prof. Paiman juga menyingung soal Hak Angket, menurut salah satu Guru Besar Universitas Prof.Dr. Moestopo Beragama bahwa Hak Angket tidak ada korelasi dalam penyelenggaran Pemilu 2024. Karena sengketa Pemilu pada dasarnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Prof. Paiman berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa penting untuk sesama anak bangsa saling menghormati dan menjaga stabilitas harmoni bangsa.

“Maka dari itu seluruh elite politik, petinggi partai politik, dan tokoh mari mendinginkan para pendukungnya agar kita dapat bersatu menjaga NKRI,” ujarnya dalam statement terakhir.(red/rls)

Continue Reading

Politik

Aliansi Pemuda Jogja Bersatu Desak Sukri Fadholi Minta Maaf ke Masyarakat

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Yogyakarta – Puluhan massa gabungan dari Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Jogja Bersatu di Pertigaan Kejayaan, Yogyakarta, Selasa 20/2/2024 melakukan aksi menolak dan mendesak H. M. Syukri Fadholi, S.H., M.Kn untuk meminta maaf kepada masyarakat Yogyakarta atas bergabungnya dalam Petisi 100 yang bertujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bergabungnya H.M Sukri Fadholi dalam Petisi 100 memakzulkan Presiden Joko Widodo yang seolah-olah mewakili masyarakat Yogyakarta dan sebuah strategi untuk mendongkrak Popularitas dengan memanfaatkan momen Pemilu dinilai telah menodai Demokrasi dan Keistimewaan Yogyakarta serta berpotensi memecah belah masyarakat Yogyakarta,” tutur Korlap Aksi Hermawan Affandi, SH.

Etika berpolitik H.M Sukri Fadholi tidak mencerminkan sebagai tokoh di Yogyakarta, kemerosotan citra Politiknya telah menghalalkan segala cara untuk mendongkrak popularitas.

“Sejak tidak ada prestasi dan nyaleg DPR RI berkali-kali tidak terpilih, kemudian berpindah ke Partai Ummat besutan Amin Rais untuk mencari dukungan dengan menghasut masyarakat untuk memakzulkan Presiden, justru telah menjerumuskan partai Ummat sehingga tidak lolos ke Senayan,” tutup Hermawan Affandi, SH.

Continue Reading

Politik

Harry BTP dan FORKAM Gelar Sembako Murah, Ratusan Warga Condet Antusias Berbelanja

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Mamasuki injury time kampanye Pemilihan Anggota Legislatif, Sabtu, 10 Februari 2024, Harry Amiruddin, Ketua Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM) bergerak membantu Harry Basuki Tjahaya Purnama (Harry BTP) menggelar sembako murah di Bilangan Condet, Jakarta Timur.

Ratusan warga setempat, berbondong-bondong berdatangan membeli Minyak Goreng dengan harga Rp. 5000 untuk setiap kemasannya. Walau tidak menghadiri secara langsung, Harry BTP menyampaikan ucapan terima kasihnya via pesan WhatsApp kepada Ketua FORKAM dan tim, serta warga Condet.

“Terima kasih banyak atas bantuan bang Harry dan tim yang telah membantu saya dalam mensosialisasikan diri saya kepada warga Condet, sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan 1 Jakarta Timur, Partai PDI Perjuangan dengan No. Urut 5, mohon bantuan semuanya, agar saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi wakil masyarakat Jakarta Timur di DPR RI,” ujarnya

Di tempat yang sama, Harry Amiruddin mengungkapkan, “Telah berulang kali saya bertemu dengan Harry BTP di berbagai tempat, dan menurut saya, untuk wilayah Dapil 1 Jakarta Timur, pilihan yang tepat adalah Harry BTP, dari PDI Perjuangan, No. Urut 5,” ungkapnya.

“Terlepas dari apapun, Harry BTP adalah sosok yang baik, cerdas dan sangat berkompeten untuk menjadi wakil rakyat di DPR RI, untuk itu mohon bantuan semuanya untuk memenangkan Beliau di Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024,” katanya.

Continue Reading

Trending