Connect with us

Nasional

Komandan Lantamal XII Pontianak Pimpin Upacara Bendera Awal Bulan Tahun 2023 Di Mako Lantamal XII

Published

on

 Fokusindonesia com, TNI AL, Lantamal XII,- Komandan Lantamal XII Laksamana Pertama TNI Suharto, S.H., M.Si.(Han) memimpin upacara bendera merah putih awal bulan tahun 2023 di Mako Lantamal XII, Jalan Raya Wajok KM.17, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (02/01/2023).

Upacara bendera merah putih hari senin pada awal bulan Januari bertepatan dengan awal tahun baru 2023 yang dilaksanakan di Mako Lantamal XII langsung dipimpin Danlantamal XII Pontianak, juga di hadiri oleh Wadan Kolonel Marinir Budiarso, S.E., para Pejabat Utama, Kadis dan Kasatker Lantamal XII. Sementara itu, pasukan yang ikut melaksanakan upacara dari Satsik Lantamal XII, Kompi Perwira Menengah, Kompi Perwira Pertama, Kompi Bintara dan Tamtama Lantamal XII, Kompi Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) XII dan Kompi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Suharto dalam amanatnya menyampaikan,

“Upacara ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari senin dan merupakan sarana tatap muka kepada seluruh prajurit, saya selaku Komandan Lantamal XII beserta jajaran mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan Selamat Tahun Baru 2023, semoga di tahun ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mencapai cita-cita,” ujar Danlantamal XII mengawali amanatnya.

“Saya akan bacakan Perintah Harian Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Pertama, adalah pengabdian tulus dan ikhlas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, teguh berpedoman Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Kedua, tingkatkan sumber daya prajurit TNI agar menjadi prajurit profesional, tangguh, bermoral, berdedikasi dan mempunyai loyalitas tinggi serta bermental Sapta Marga. Ketiga, pertajam naluri tempur dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasi gabungan guna memperkokoh solidaritas antar satuan TNI, perkuat sinergitas TNI/Polri serta elemen pemerintah/lembaga lain. Keempat, TNI harus menjadi pengayom dan membantu kesulitan rakyat, guna memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman. Kelima, wujudkan reformasi birokrasi di lingkungan dan kultur organisasi TNI. Keenam, tanamkan nilai-nilai keprajuritan serta junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan selalu menjaga netralitas TNI. Ketujuh, stop aksi arogansi prajurit TNI, tegas namun tetap humanis dan disegani,” kata Laksma Suharto.

“Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Lantamal XII yang saya banggakan, arah kebijakan pembinaan TNI Angkatan Laut, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr. Opsla, dengan prioritas pertama, adalah pembangunan sumber daya manusia, kedua adalah pemenuhan kebutuhan alutsista dengan fokus untuk mencapai kesiagaan dan kesiapan yang tinggi. Prioritas ketiga, peningkatan fasilitas pangkalan dan sarpras penunjang operasi dan keempat, pengembangan manajemen operasi dan dukungan logistik untuk mencapai kesiapan dan keberhasilan operasi,” lanjutnya.

Danlantamal XII Pontianak juga menyampaikan penekanan Kepala Staf Angkatan Laut, untuk menjadi pedoman seluruh jajaran TNI Angkatan Laut pada saat _Entry Briefing_ yang lalu, ” Pertama, perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk membangun kejayaan TNI Angkatan Laut menuju Jalesveva Jayamahe. Kedua, samakan visi, langkah dan persepsi dalam mensukseskan program-program prioritas. Ketiga, pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing di bidang dan fokus terhadap penyelesaian tugas sesuai arah kebijakan Kasal. Keempat, tingkatkan kesiapan operasional baik alutsista dan satuan operasi, diikuti dengan peningkatan kemampuan _Capability_ dalam menjawab tuntutan tugas. Kelima, perkokoh soliditas antar matra TNI serta sinergitas dengan Polri dan komponen bangsa lainnya. Keenam, jaga netralitas TNI menjelang dan selama pesta Demokrasi 2024. Ketujuh, perkuat dedikasi dan loyalitas yang tegak lurus dalam mendukung program pembangunan nasional serta program prioritas Panglima TNI untuk mewujudkan TNI sebagai Patriot NKRI,” pungkas Danlantamal XII mengakhiri amanatnya pada upacara hari Senin awal Bulan Januari 2023.

“Saya berharap kepada seluruh prajurit untuk segera melakukan perubahan dan penyesuaian diri, sehingga tugas-tugas yang diemban ke depan dapat dilaksanakan dengan baik dan kita dapat mewujudkan kepercayaan pemimpin TNI AL yang harus kita buktikan melalui dedikasi dan pengabdian yang tulus, disertai kemauan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

(Dispen Lantamal XII)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

PT KAI Daop 1 Jakarta Siap Lakukan Eksekusi Gedung Eks. Hotel Pecenongan City

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Dalam rangka menyelamatkan asset negara yang telah dikuasakan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini PT KAI Daop 1 Jakarta untuk melakukan pengelolaan, bersama-sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT KAI Daop 1 Jakarta, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor 11/2022Del Jo.18/Pdt/Eks/2022/Put/PN Bdg Jo Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepada Kuasa Hukum PT KAI (Persero) atas nama M. Yunan Lubis, SH., MH, atas Obyek Eksekusi lahan milik PT KAI (Persero) di Jl Cylon No. 19 Pecenongan Jakarta Pusat seluas 596 M2.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa, pada tanggal 18 Desember 1984 Sultan Bin Ali Faris melakukan pemutusan sepihak kontrak sewa dengan PT KAI (Persero) dan mensertifikatan sebagian tanah tersebut seluas 596 m2 tanpa sepengetahuan PT KAI (Persero) sehingga terbit SHGB No. 1285 s/d No. 1293 tanggal 29 Oktober 1985 a.n Sultan Bin Ali Faris berlaku s/d 30 Tahun dan selanjutnya dijual kepada PT Hotel Pecenongan City.

Pada tahun 2014, PT Hotel Pecenongan City mengajukan perpanjangan SHGB No. 1285 s/d No. 1293 ke BPN Jakarta Pusat, permohonan tersebut ditolak karena adanya pemblokiran yang dilakukan PT KAI (Persero) .
Selanjutnya berdasarkan Surat Penolakan perpanjangan SHGB tersebut, PT Hotel Pecenongan City mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021.

“Atas gugatan yang diajukan PT Hotel Pecenongan City, PT KAI (Persero) memenangkan sampai dengan tingkat kasasi dan telah dilakukan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 November 2022 dengan nomor: 11/2022.Del jo. 18/Pdt/Eks/2022/Put/PN.Bdg jo. Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg jo Nomor: 2719k/Pdt/2021,” kata Ixfan.

“Selanjutnya setelah pembacaan amar eksekusi diatas lahan yang menjadi objek, PT KAI Daop 1 Jakarta dapat melakukan pembongkaran dan memanfaatkan penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan Perusahaan,” pungkas Ixfan.

Salam,
Kahumas Daop 1 Jakarta
Ixfan Hendriwintoko

Continue Reading

Hukum

Rektor UP Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum : Kental Dengan Politisasi

Published

on

By

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya .

JAKARTA, Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Pantauan awak media , Prof ETH didampingi kuasa hukum Faizal Hafied mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan laporan korban pelecehan seksual.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Prof ETH keluar dari gedung dan langsung menemui para wartawan yang sudah menunggu lama di luar.

“Pertama hari ini tidak menanggapi hasil soal pemeriksaan, tapi mau mengucapkan rasa terima kasih dulu karena anda (wartawan-red) menunggu lama. Alhamdullilah tadi wawancara berjalan dengan lancar,” ujar ETH didampingi kuasa hukum di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

Prof ETH menuturkan proses hukum memang seperti ini jadi tidak ada yang luar biasa. “Saya senang karena bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Tapi selanjutnya karena kami punya penasehat hukum biar beliau yang cerita,” tukasnya.

Terpisah kuasa hukum Prof ETH, Faizal Hafied mengatakan kliennya merupakan rektor berprestasi. Dugaan pelecehan seksual itu diduga karena adanya proses pemilihan rektor pada bulan Maret.

“Yang kita sampaikan sekarang beliau rektor berprestasi dan diakui sehingga kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali politisasi pada saat bersamaan dengan pemilihan rektor karena satu sisi beliau ini kandidat yang akan bakal dicalonkan kembali,” ujar Faizal.

Faizal mengklarifikasi bahwa semua informasi yang beredar adalah berita yang tidak tepat dan akurat. Berita yang menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter kliennya.

“Dimana diketahui beliau ini merupakan rektor berprestasi, sangat baik, dan akan disiapkan terus melanjutkan kepemimpinannya di Universitas Pancasila melaksanakan hal-hal baik. Namun karena ada proses pemilihan ini ada laporan-laporan terhadap beliau yang ingin disampaikan,” bebernya.

Faizal meminta agar pelapor dapat sadar karena kejadian lama dan jangan sampai menjadi proses politis berkaitan dengan pemilihan rektor.

: Jika seandai tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini maka diyakini tidak ada laporan polisi terhadap klien kami,” tutupnya.

“Jadi penegasan kami ini berupa politisasi mendekati pemilihan rektor. Artinya kejadian ini dituduhkan bahwa kejelasan keterangan dan sebagai macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi, tidak ada bukti sama sekali.”

Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemanggilan Rektor Universitas Pancasila (UP), ETH atas dugaan laporan pelecehan seksual terhadap pegawainya pada Senin (26/2/2024), namun berhalangan hadir. ( Red )

Continue Reading

Hukum

Tuduhan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Rektor UP Bentuk Kriminalisasi dan Sarat Kepentingan Politik

Published

on

By

JAKARTA – Tuduhan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb, adalah bentuk kriminalisasi dan dinilai penuh dengan nuansa politis. Pasalnya, tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti hukum yang memadai dan diorkestrasi pada saat menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila periode 2024 – 2028.

Kuasa hukum Rektor Edie, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh dua pelapor, DF dan RZ, sangat tidak masuk akal jika ditinjau dari aspek bukti dan kronologi. Dari aspek bukti, laporan tersebut tidak dilengkapi oleh bukti – bukti yang cukup. Sedangkan dari aspek kronologi, klaim pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2023 sangat jauh jaraknya dengan waktu laporan dibuat.

“Seharusnya, jika benar kejadian pelecehan seksual itu ada, tidak harus menunggu sekitar satu tahun baru laporan tersebut dibuat. Tentu dapat kita duga ada motif lain yang tujuannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat klien kami,” kata Faizal dalam keterangan tertulisnya Rabu (28/02/2024).

Terlebih lagi, ada kisah yang sulit diterima akal sehat yang dibuat oleh salah satu pelapor yang mengaku mengalami trauma berat dan berimbas pada hubungan rumah tangga, yang membuat suaminya mendesak agar sang istri mau bercerita kejadian tersebut. “Pelapor mengaku mengalami trauma berat, namun masih bisa menjalani aktivitas pekerjaan di kampus dengan kondisi normal. Dan, apa mungkin proses desak-mendesak oleh suaminya membutuhkan waktu satu tahun agar sang istri mau bercerita? Sangat tidak masuk akal,” lanjutnya.

Jadi, menurut Faizal, apa yang sedang terjadi dan berbagai berita hoaks yang beredar adalah murni bentuk kriminalisasi terhadap Prof. Edie untuk menjegal Rektor berprestasi ini melanjutkan kepemimpinannya yang sangat baik.

“Saya sangat menyayangkan, kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin berkuasa dan tidak senang dengan kepemimpinan yang baik dan prestasi gemilang Rektor Edie, sampai harus mengkriminalisasi klien kami,” tegas Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya akan menghormati dan menjalani semua proses hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, namun, juga akan berupaya memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu fitnah yang telah disebar menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila. Oleh karena itu, Faizal menegaskan akan melaporkan balik pihak – pihak yang telah menuduh kliennya, yang telah membunuh karakter dan menghalangi kepemimpinan berprestasi Rektor Edie.

“Kami akan mendampingi klien kami untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan balik pihak – pihak yang sudah merusak nama baik klien Kami,” pungkasnya. ( Red )

Continue Reading

Trending