Connect with us

Nasional

KRT Leles Sudarmanto : Rakernas PPJT Wujudkan Paguyuban Besar dan Modern

Published

on

Fokusindonesia.com, Jakarta- Disela Rakernas PPJT di Aula Sarbini, Taman Bunga Wiladatika Cibubur Jakarta Timur, pada Minggu 19 Nopember 2023, Ketua Umum Perkumpulan Perantau Jawa Tengah, KRT Drs. H Leles Sudarmanto Dipuro MM. MBA dalam sambutannya menegaskan, bahwa Rakernas 2023 serta HUT PPJT ke 28 ini kita punya visi misi yaitu salah satunya Menjadikan “Paguyuban besar dan modern” termasuk profesional, akuntabel, transparan eksekutif dan berkelanjutan bagi anggota warga Jawa Tengah dan masyarakat pada umumnya. kita ini sudah mulai kita perbaiki hingga sudah mendapatkan ISO 2001. Jadi PPJT satu-satunya paguyuban yang punya ISO.

Paguyuban itu perlu guyub gayeng saklawase, guyub itu gotong royong dalam menjalankan kegiatan paguyuban dengan tekun dan rukun, gayeng itu kegiatan secara sukarela, sukacita dan bahagia penuh kebahagiaan. Berkelanjutan, bergenerasi dan Ing Ngarso sung tulodo, Mangun Karso Tut Wuri Handayani tanpa membebani, membedakan kedudukan.

Ini Bapak kita sudah berpangkat tapi dengan teman-teman tetap guyub tidak usah terlalu kagetan, yang tukang bakso, tukang sate, tukang gule dan seterusnya jangan kagetan dengan anggota DPRD atau DPD.

Saat ini program sudah 77 % berjalan, agenda utama juga sudah kita kerjakan, untuk itu rencana kerja dan anggaran untuk 2024 diharapkan bisa berjalan dengan baik, sebagaimana pengelolaan standar ISO, tegas KRT LELES.

strategi waktu dulu saya maju dengan PJT itu punya strategi modal 3T, salah satunya mendorong penguatan kerjasama lintas sektoral, baik dalam lingkup lokal maupun nasional demi menciptakan simbol supaya kita lebih memajukan simbolistis mutualistis, agar antar pihak-pihak atau lembaga yang ada di PJT, paparnya.

Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Perantau Jawa Tengah, Ir. Frahma Alamiarso mengapresiasi kepada Ketua Umum PPJT, Bp. Leles Sudarmanto beserta seluruh jajaran Pengurus PPJT atas kontribusinya dalam melaksanakan beberapa program kerja selama Tahun 2023 ini dengan baik, aman, lancar dan bermanfaat.

“Tidak lupa saya juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun yang ke 28 Tahun kepada Paguyuban Jawa Tengah, semoga PPJT semakin solid, berkembang, guyub dan peduli kepada Warga Jawa Tengah di perantauan maupun di kampung halaman Jawa Tengah”,

Pada hakekatnya Rakernas PPJT merupakan forum tertinggi setelah Mubes PPJT dan Mubeslub PPJT, dengan maksud untuk menentukan arah dan kebijakan strategis organisasi. Selain itu juga sebagai forum untuk melakukan evaluasi dan merancang bangun program kerja di th 2024 mendatang.

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi, baik yang terkait dengan sumber dana, sumber daya manusia, waktu pelaksanaan maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar sinergitas antar Bidang tetap dapat terpelihara dengan baik.

Sebagaimana fungsi dan peran PPJT yang sangat strategis yaitu sebagai fasilitator dalam memberikan hibah program kerja baik dari pemerintah pusat, pihak swasta maupun instansi terkait untuk diimplementasikan di daerah, maka PPJT harus dapat berkontribusi secara riil bukan saja bagi warga Jawa Tengah di perantauan, tapi juga untuk Pemprov. Jawa Tengah dan Pemda Kabupaten/ Kota. Terutama dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang masih rendah.

Selain itu semangat globalisasi sesuai yang tersirat di dalam AD/ ART Organisasi, juga harus disertai dengan konsolidasi keanggotaan secara masih di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dan di 38 Provinsi di Indonesia serta di banyak negara di luar negeri.

Terkait dengan evaluasi kinerja Pengurus PPJT, maka perlu kiranya diberikan Reward and Punishment kepada Bidang terkait.

Pemberian penghargaan bagi Bidang yang pro aktif dan berprestasi dalam menjalankan program kerjanya perlu dilakukan untuk memacu dan mendorong semangat agar Bidang terkait lebih kreatif dalam melaksanakan program kerjanya.

Demikian juga pemberian sangsi bagi Bidang terkait yang tidak melaksanakan program kerjanya selama satu tahun, maka Ketua Bidang yang bersangkutan dapat diganti oleh anggota lainnya yang lebih mumpuni.

Dalam memasuki Tahun politik 2024, terkait dengan PilPres, PilGub, PilBup, PilWalkot dan Pileg, maka diharapkan kepada warga Jawa Tengah dimanapun berada, agar dapat menciptakan iklim suasana yang kondusif, sejuk dan damai, sehingga semuanya dapat terkaksana dengan baik, aman, lancar dan sukses.

Rakernas PPJT Th 2023, semoga dapat menghasilkan rumusan program kerja yang realistis, edukatif dan bermanfaat bagi kita semua, pinta Ir. Frahma Alamiarso.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Panitia Rakernas PPJT, KRT Supriyanto mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari Pemprov Jateng melalui Badan Penghubung Provinsi Jateng di Jakarta, serta bantuan tempat dari tuan rumah dari Kwarnas Gerakan Pramuka, sehingga Rakernas PPJT pertama serta HUT PJT ke 28 ini bisa berjalan dengan baik.

Dan juga kami ucapkan untuk semua rekan-rekan dari Komunitas dan Paguyuban yang telah membantu kami untuk kulineran ala khas masing-masing daerahnya.

Sementara Ketua Kwarnas Kak Komjen ( Purn) Drs Budi Waseso dalam sambutannya yang dibacakan Kak Bachtiar Utomo juga mengucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Perantau Jawa Tengah yang telah berkolaborasi untuk kemajuan masyarakat, sehingga kegiatan Rakernas ini bisa digelar di Wiladatika Cibubur Jakarta, sekaligus kami mengucapkan selamat ulang tahun PPJP yang ke-28 semoga kegiatan Rakernas ini dengan tema membangun Sinergi dan Kolaborasi untuk membangun Silaturahim mendorong Sinergi dan Kolaborasi memiliki semboyan filosofi sangat luar, serta maknanya sangat dalam, Kami mengharapkan semoga Rakernas ini bisa sukses, bisa membuahkan sesuatu program. sehingga kedepan PPJT ini bisa lebih maju, untuk para anggotanya dan lebih sejahtera untuk membangun ekonomi dan memajukan bangsa Indonesia, tegasnya.

Ditempat yang sama, mewakili pejabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan penghubung Provinsi Jawa Tengah bapak Sarido STP. MSI juga mengaku bersyukur atas kerjasama dan bantuan PPJT dalam berbagai kegiatan Kantor Penghubung di Jakarta.

Memang semangatnya luar biasa saya bisa mengambil teladan dari Bapak Ibu semuanya di sela-sela kesibukan dan di sela-sela waktu Bapak Ibu sekalian masih meluangkan waktu untuk bertemu kangen dengan perkumpulan Perantau Jawa Tengah, bapak PJ Gubernur Jawa Tengah bapak Komjen Nana beliau Pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan di Jogja mengikuti Borobudur Marathon, beliau mohon izin mengaturkan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya.

Rakernas PPJT selalu guyub dalam menjaga keberlangsungan organisasi inilah mekanisme organisasi untuk mengevaluasi kinerja sekaligus Menyusun kebijakan organisasi kedepan agar lebih berkembang, agar lebih maju dan tetap eksis, Saya harap PPJT akan semakin berkembang menjadi wadah bagi seluruh warga Jawa Tengah yang ada di perantauan.

Perantau secara individu adalah orang-orang yang hebat dari masing-masing kompetensinya dari masing-masing perannya cara untuk dapat merawat diri dan berpikir kreatif, Ada banyak hal yang menguatkan keyakinan bahwa perantau adalah pribadi yang tangguh, bapak ibu warga Perantau mungkin yang pertama adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman, dimana kampung halaman adalah tempat ternyaman, namun dengan menjadi perantau Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan orang-orang baru dengan situasi baru dan dengan komunitas baru, terus dengan merantau dan bertemu budaya baru pula, kita tidak bisa egois, kita tidak bisa memaksakan kehendak dan kita harus bisa menyesuaikan dengan budaya setempat.

Dengan Merantau kita akan bertemu dengan orang-orang berbagai latar belakang apabila kita berhasil beradaptasi maka ini akan memperluas jejaring kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak ketua umum tadi, mungkin gawe Berikutnya ini kita masih digawe tahunan itu nanti kita rencana untuk mudik gratisnya, pak ketua kolaborasi lagi untuk membantu para perantau bisa mudik secara gratis ke wilayah masing-masing di wilayah Jawa Tengah,

Rakernas momentum baik untuk mengembangkan inovasi yang dapat merangkul seluruh warga Jawa Tengah yang berada di perantauan dengan begitu perantau baru tidak akan merasa sendiri, artinya ketika mereka baru tapi di lingkungan PPJT, ini merasa ada keluarga baru dan ada pembimbing pembimbing baru, ada senior baru, maka tidak merasa sendiri begitu selayaknya saya baru kurang lebih 4 bulan di Jakarta, per Juni kemarin saya di tugaskan di Jakarta ketemulah saya dengan pak Leles beserta tim yang sore ini yang selalu memberikan informasi-informasi kepada kami, sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam hal ini badan penghubung bisa hadir bersama-sama untuk setidaknya mengurangi penyelesaian masalah yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Selain sebagai wadah para perantau PPJT Saya harap dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para perantau agar memiliki skill bekerja sehingga tidak ada perantau yang hanya berangkat tanpa persiapan. Saya berharap perantauan tetap memiliki keinginan untuk kembali ke kampung halaman, untuk mengembangkan potensi yang ada di kampung halaman, untuk memberdayakan potensi yang ada di semuanya, sehingga wilayah kampung halaman bisa berkembang atas peran dan kerja keras Bapak Ibu semuanya, pintarnya.

Ketua Dewan Kehormatan PPJT, yang juga WANTIMPRES, Jenderal TNI ( Purn ) Dr. H Wiranto mengaku bangga dengan PPJT sebagai organisasi kemasyarakatan, dan Saya sangat senang, sangat bangga masuk dalam organisasi perkumpulan perantau Jawa Tengah. Mengapa ?, yang pertama tidak merepotkan. PPJT itu sejak tahun 2000-an Saya berada di organisasi ini banyak perkembangan yang saya juga jalani dan juga sudah aman, Terus sekarang pada saat itu saya sudah banyak berpesan kepada teman-teman anggota paguyuban Jawa Tengah, untuk kita menyadari bahwa paguyuban Jawa Tengah bukan organisasi politik yang arahnya tujuannya mencari kekuasaan, Paguyuban Jawa Tengah atau Perkumpulan Perantau Jawa Tengah adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang tugasnya memang mendukung seluruh kebijakan pemerintah, terutama untuk masyarakat Jawa Tengah sehingga bisa melaksanakan program-program pemerintah yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. dan itulah yang terkait sudah saksikan dari waktu ke waktu organisasi PPJT terus berkembang dengan baik, bahkan di bawah ada kemajuan atau akselerasi kemajuan kegiatan organisasi memimpin suatu organisasi kemasyarakatan yang begitu banyak macam ragamnya.

Organisasi ini terus bisa berkembang sampai saat ini dan saya kira apa yang saya rasakan dan saya sangat senang sangat bangga bahwa organisasi PPJT menjadi rol model dari organisasi kemasyarakatan yang bisa sinkron dengan seluruh kegiatan pemerintah, sebut saja pada saat kita menghadapi covid 19, betapa beratnya tugas pemerintah untuk bisa tetap menjamin menjaga memelihara kesehatan seluruh masyarakat, sehingga pandemi itu tidak bisa meluluhlantahkan kehidupan kebangsaan kita atau masyarakat yang kita cintai.

Kami ingat waktu itu kepengurusan ini untuk bisa membantu meringankan beban pemerintah banyak sekali banyak akan sebutkan satu persatu, munculnya inisiatif untuk membuat lagu “Ora Mudik, Ora opo-opo”, sehingga warga Perantau memahami sementara tidak mudik, dan saat ini akan masuk Pemilu 2024, mungkin perlu buat lagu baru “Beda Partai Ora opo-opo”, agar kita tidak terpecah belah, Pemilu 2024 bukan merupakan ancaman yang mengancam kehidupan seluruh masyarakat kita, artinya pemilu harus berjalan dengan Aman damai, tetap bersahabat, pinta H Wiranto. (Red)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

Universitas Trisakti Dipaksa Menjadi PTN BH dengan Cara Radikal

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Universitas Trisakti yang bernaung di bawah Yayasan Trisakti saat ini menjadi incaran oknum pemerintah untuk dikuasai. Berdalih perubahan status dari kampus swasta menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) pemerintah melalui tangan-tangannya mengintervensi kampus yang sudah berdiri sejak 1967 itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

Menurut Anak Agung perubahan PTS menjadi PTN BH merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial dan Masalah-masalah Kemasyarakatan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti.

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut
Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti ‘versi’ pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

“Inilah yang saya katakan mereka melakukan upaya yang sangat radikal merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

Upaya yang mereka lakukan kata Anak Agung bahwa pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

Sebagai warga negara yang taat hukum, saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah berhasil dimenangkannya.

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

Pada 31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambilalih Universitas Trisakti secara tidak sah.

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (ant)

Continue Reading

Hukum

PT IMC Pelita Logistik Tbk Ungkap Perkara Hukum dengan PT Sentosa Laju Energy yang Dinahkodai Tan Paulin

Published

on

By

Fokusindonesia.com, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), perusahaan jasa angkutan laut terkemuka di Indonesia, mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perkara hukum yang sedang dihadapi PSSI. Dalam keterbukaan informasinya di laman IDX.co.id, PSSI menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 PSSI menerima pemberitahuan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait panggilan sidang arbitrase dalam perkara perdata yang melibatkan PSSI.
Perselisihan ini berawal dari Perjanjian Alihmuat Batubara dengan PT Sentosa Laju Energy (SLE). PSSI menilai SLE telah wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karenanya, PSSI selaku Pemohon, meminta BANI untuk dapat mengeluarkan putusan bahwa SLE harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian serta membayar ganti rugi kepada PSSI sebesar Rp70, 17 miliar. Dalam perkembangannya, SLE mengajukan gugatan balik kepada PSSI dengan tuntutan sebesar Rp 206,3 miliar.
Mengutip dari pemberitaan media Kalimantan Post, (https://kalimantanpost.com/2024/02/dit-reskrimsus-polda-kalsel-di-praperadilan/) perselisihan ini telah mengalami perkembangan yang tak biasa pasca pelaporan mantan Direksi dan karyawan PSSI oleh pihak SLE ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Batulicin sejak awal 2024. Sabri Noor Herman, selaku kuasa hukum mereka menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini seharusnya berada dalam ranah perdata, bukan pidana, dan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan BANI.
Karena itu Sabri berkeyakinan, tuduhan pelanggaran hukum pidana dengan pasal 404 ayat 1 KUHP yang disangkakan oleh Polda Kalsel sangat tidak tepat. “Sebab jelas pasal 404 menyebutkan kepada orang yang mempunyai hak gadai, hak tahan, hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu. Faktanya kan tidak seperti itu, ini perjanjian alihmuat bukan sewa menyewa,” tegas Sabri dalam keterangannya terdahulu kepada media.
Adapun dalam laporan yang disampaikan kepada publik, PSSI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PSSI.
Kasus ini dapat menjadi catatan penting dalam dunia hukum bisnis Indonesia, menyoroti ketidakpastian hukum di Indonesia lantaran sebuah perjanjian yang sifatnya privat/perdata, berubah menjadi kasus pidana (kriminalisasi). Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan investor maupun calon investor akan menurun yang berujung pada hengkangnya maupun pembatalan rencana investasi mereka di Indonesia, yang pada gilirannya akan merugikan negara lantaran hilangnya potensi pendapatan pajak, devisa dan lapangan kerja.
PSSI pada Mei lalu melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang juga menyetujui perubahan dalam susunan Pengurus dan Pengawas PSSI untuk mendukung langkah-langkah strategis masa depan.

Continue Reading

Hukum

Permasalahan Perumahan Jatiasih Central City: Konsumen Mengalami Kerugian Besar

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Ratusan konsumen yang membeli rumah di Perumahan Jatiasih Central City, yang dibangun oleh PT Hadez Graha Utama, menghadapi masalah serius. Konsumen mengeluhkan bahwa pengembang membangun perumahan di lahan milik orang lain dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejak 2018 hingga 2021, lebih dari ratusan konsumen telah membeli unit di perumahan tersebut dengan berbagai status pembayaran, mulai dari DP, separuh pembayaran, hingga lunas. Namun, hingga kini, belum ada rumah yang bisa dihuni, tidak ada satupun konsumen yang telah menerima kunci karena pembangunan mangkrak dan ditinggalkan begitu saja.

Konsumen juga mempertanyakan kenapa lahan tsb sekarang dijaga oleh salah satu Ormas, ada beberapa isu Ormas tsb masih berhubungan dengan Dirut PT HGU, bernama AS yg menghilang  begitu saja karena dari salah seorang Ormas yg menjaga dilahan berkasus tsb menginformasikan telah memperoleh mandat dari PT HGU untuk menjaga lahan tersebut hingga saat ini.

Seorang konsumen mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak kontraktor management PT.Hadez Graha Utama  belum juga dibayarkan hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi. “Teman-teman mempertanyakan manajemen untuk dapat dibangun dan dibeli, dan mereka hanya mengatakan janji-janji saja. Pihak manajemen sempat menjanjikan akan mengembalikan uang konsumen, tetapi ada yang sudah dikembalikan ada yang belum. Yang sudah dikembalikan itu hanya beberapa konsumen, selebihnya belum dikembalikan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 6 Juli 2024.

Beberapa konsumen juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun perkembangan kasusnya belum jelas. Salah satu konsumen yang telah membayar sekitar 70% dari harga rumah sejak 2021, belum melihat pembangunan yang signifikan. Bahkan, perumahan tersebut disegel karena tidak memiliki izin IMB yang sah.

Konsumen lain, yang telah membayar tunai sekitar 900 juta rupiah sejak 2019 dan dijanjikan rumahnya selesai pada 2020, merasa kecewa karena hingga kini rumah yang dijanjikan belum terealisasi. “Saya dari 2019 dijanjikan 2020 sudah jadi, saya bayar cash 900jt rupiah, tapi mohon maaf sampai saat ini perjanjian-perjanjiannya saya minta tolong kembali. Ternyata realisasi sampai detik ini belum ada. Menurut pengacaranya, pengembang sudah kabur dan ganti identitas,” keluh konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Salah satu korban lagi, yang membeli dua unit rumah pada November 2018 dengan total pembayaran sekitar 752 juta rupiah, menjelaskan bahwa terdapat 203 konsumen yang dirugikan dengan total kerugian lebih dari 80 miliar rupiah. Mereka telah beberapa kali mengadakan audiensi dengan pihak pengembang, namun tidak ada hasil yang memuaskan. “Untuk kasus tanah saya yang kedua itu yang saya beli di Cluster Green Lake blok GG dan Cluster Green Lake blok GL. atas nama anak saya dengan nilai 600 juta. Semua masih berupa tanah yang satunya masih 15% bangunan. Sama kasusnya sejak 30 September 2018. Saya komplain terakhir tanggal 7 November 2022, itu tetap tidak ada progresnya dan semuanya sekarang menghilang. Saya kesulitan siapa yang harus saya hubungi karena lahan di sana sudah diawasi oleh ormas, kemudian dengan kontraktor juga belum dibayar,” ujar konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Konsumen berharap mendapatkan bantuan dari pihak berwenang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kembali uang mereka. Mereka merasa terzalimi dan berharap ada keadilan dalam kasus ini.

Continue Reading

Trending