Partai Buruh Berkomitmen Dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, Tetap Konsisten hingga Detik Terakhir

Fokusindonesia.com, Jakarta, 29 Agustus 2024 — Tim Khusus Partai Buruh yang dipimpin oleh Said Salahudin, baru-baru ini menyampaikan pernyataan terkait peran Partai Buruh dalam mendukung demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Salahudin menyoroti keberhasilan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60, yang diajukan oleh Partai Buruh, sebagai pemicu munculnya banyak calon alternatif dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

Menurut Salahudin, putusan MK tersebut telah membuka jalan bagi banyak calon kepala daerah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan dukungan karena terbentur syarat minimal perolehan suara atau kursi di DPRD. “Daerah-daerah yang tadinya hanya menghadapi kotak kosong, sekarang sudah punya banyak calon alternatif,” ujarnya. Ia menyebutkan, berkat aturan baru ini, banyak calon yang sebelumnya tidak memiliki “tiket” karena kurangnya dukungan partai, kini bisa maju sebagai kandidat.

“Ini adalah bukti bahwa demokrasi yang lebih bermakna telah tiba. Kami merasa apa yang kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting bagi rakyat di seluruh Indonesia,” tegas Salahudin.

Salahudin juga menyoroti sejumlah daerah di mana Partai Buruh telah membantu calon-calon alternatif untuk bisa maju dalam Pilkada. Di Kota Ambon, misalnya, Partai Buruh berhasil mendukung calon yang sebelumnya tidak dikenal luas, yakni Pak Tadi Salam Peci. Calon ini, meski popularitasnya rendah, mendapatkan dukungan dari Partai Buruh dan partai-partai lainnya untuk maju dalam Pilkada.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Serang, di mana dukungan Partai Buruh memastikan bahwa tidak hanya ada calon tunggal dalam Pilkada. Salahudin menekankan bahwa langkah ini diambil demi menyelamatkan demokrasi, dan bahwa Pilkada bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi lebih dari itu, soal aspirasi rakyat yang harus tersalurkan.

Salahudin menegaskan bahwa Partai Buruh tidak terikat oleh koalisi politik tertentu dalam mendukung calon-calon kepala daerah. “Kami mendukung berdasarkan aspirasi dari bawah, bukan karena kami terikat oleh koalisi atau partai tertentu,” katanya.

Partai Buruh telah membuktikan independensinya dengan tidak mengikuti arahan dari pusat atau terikat oleh sisa-sisa koalisi Pemilu Presiden sebelumnya. “Kami memiliki sikap independen dan tidak pernah diatur oleh koalisi partai tertentu,” ujarnya.

Komitmen terhadap Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta

Lebih lanjut, Salahudin menjelaskan sikap Partai Buruh terhadap Pilkada DKI Jakarta, terutama dalam mendukung Anies Baswedan. Setelah putusan MK, Partai Buruh segera membangun komunikasi dengan Anies, meskipun sebelumnya tidak pernah ada komunikasi antara keduanya.

“Simpati dari Partai Buruh terhadap Anies Baswedan muncul karena ada dukungan kuat dari rakyat bawah,” ungkap Salahudin. Partai Buruh, menurutnya, berkomitmen untuk mendorong Anies agar bisa memenuhi syarat untuk maju, meskipun peluangnya kecil.

Namun, jika sampai batas akhir pendaftaran tidak ada partai lain yang mendukung Anies, Partai Buruh akan tetap konsisten dan tidak akan mendukung pasangan calon lain. “Kami bersepakat bulat bahwa Partai Buruh akan absen pada Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Pak Anies dan menunjukkan komitmen konsistensi kami kepada rakyat Jakarta,” tegasnya.

Salahudin menekankan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan lancar dan sehat. “Sejarah akan mencatat bahwa Partai Buruh berempati pada kekecewaan rakyat Jakarta yang tidak berhasil mengusung Pak Anies,” tutupnya.