Connect with us

Hukum

Paska kejadian awak media pingsan di Tower Avalon Apartmen Casa Grande

Published

on

Fokusindonesia.com, Saat itu 20 awak media yang bermaksud wawancara kuasa Hukum Dr.Ike Faridah ,diduga kekurangan oksigen Karan lampu tidak dinyalakan oleh pengelola,kajadian tgl 27 /10/2023.

Beberapa hari kemudia tgl 31/10/2023 kembali awak media mendatangi Aparteme casagrande untuk wawancara kuasa hukum Dr .Ike Faridah awak media tidak diperkenankan masuk dengan dalih tidak ada akses .

Pada ahirnya para jurnalis yang meliput sekedar maenayakan perkembangan yang kemudian direspon oleh pihak managemen dengan belum adanya info dan arahan apa ” dari pimpinan manajemen terkait isu sengketa tersebut .

Jadi untuk menanyakan seperti yang dijelaskan sebelumnya agar mengkontak kuasa hukum tergugat.

Para jurnalis meninggalkan lokasi karna objek pemberitaan tidak lengkap

Awak media tidak diijinkan masuk dengan dalih tidak puanya akses
Padahal mereka juga ingin menanyakan tangung jawab pengelola atas kejadian pingsanya
Rekan mereka akibat kekurangan oksigen
Karna Lampu tidak dinyalakan pada saat mereka melakukan tugas peliputan .(TIM AWI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

PERADIN Buka Kantor Baru di Jakarta: Dorong Penyelesaian Kasus WanaArtha

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., meresmikan Kantor Perwakilan Daerah Khusus Jakarta yang bertempat di Pusat Perkantoran Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu, 9 Juni 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh puluhan perwakilan masyarakat korban Asuransi WanaArtha, termasuk Ketua Aliansi Korban WanaArtha Life, Johanes Buntoro Fistanio. Selain itu, Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes, Dr. Andry Christian, S.H., S.Kom, M.TH, C.MD., CLA, serta anggota Aliansi korban Asuransi WanaArtha lainnya yang dikenal sebagai “Para Pejoeng Sandal Jepit” juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Firman Wijaya menyampaikan rasa syukur atas pembukaan perwakilan PERADIN di Jakarta Barat. Ia menyebutkan bahwa ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi korban Asuransi WanaArtha. Firman menegaskan bahwa semangat organisasi PERADIN, yang tercermin dalam lagu Mars PERADIN, didasarkan pada komitmen yang kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi semua orang.

“PERADIN didirikan pada tahun 1964 di Surakarta dan telah melahirkan banyak pejuang kebenaran. Kami berharap kehadiran kantor ini akan semakin memotivasi kita semua dalam menyelesaikan persoalan WanaArtha dan mendorong pemerintah untuk segera memenuhi kewajibannya terhadap korban,” kata Prof. Firman.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (Sekjen DPP PERADIN), Hendrik E. Purnomo, juga menyatakan rasa syukurnya atas berdirinya sekretariat PERADIN Jakarta. Ia menyatakan bahwa kantor ini akan menjadi posko khusus untuk memperjuangkan hak-hak para korban Asuransi WanaArtha. “Saya sangat bangga dengan adanya posko khusus ini. Kita akan bersama-sama memperjuangkan hak para korban Asuransi WanaArtha,” ujarnya di lokasi yang sama.

Peresmian kantor ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pembelaan hukum bagi masyarakat, serta menjadi pusat koordinasi dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban Asuransi WanaArtha.

Continue Reading

Hukum

Pengacara Benny Wulur adu otak dan adu otot dengan pengacara hotman paris

Published

on

By

JAKARTA – Viralnya pemberitaan pengacara Benny Wullur dibeberapa media terkait unggahan video pada medsos pengacara Benny Wullur yang berkata “Saya ingin bertandi tinju di atas ring dengan Hotman Paris” pada beberapa hari lalu.

Dan untuk memperlihatkan tanda keseriusan Dr. Benny Wullur, S.H.,M.H.Kes merupakan kuasa hukum Hendrew Sastra Husnandar (HSH) sang pemilik tanah sah di jalan menteng raya nomor 37, Jakarta Pusat, yang saat ini sedang melawan PT. Bangun Inti Artha (BIA) dengan kuasa hukumnya Pengacara Hotman Paris Hutapea.

Benny Wullur yang sudah siap dengan kostum tinjunya dan di dampingin oleh sang pelatih tinjunya langsung mengadakan konferensi pers terkait unggah video dirinya yang ingin menantang Hotman Paris untuk bertinju.

“Kline saya sebagai pemilik Sah tanah di jl Menteng Raya nomor 37 sudah mendapatkan surat keterangan berkekuatan hukum tetap ( inkracht ) dan permohanan eksekusi yang sudah diterima di pengadilan , tiba-tiba dengan adanya pengacara baru Hotman Paris Hutapea yang menyatakan adanya memory kasasi dan pernyataan kasasi yang berisi bahwa inkrach bisa dicabut” , ujar Benny pada saat konferensi pers di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, selasa(14/05/2024).

Sebagai informasi, bahwa HSH adalah pemilik Sah tanah di jl Menteng Raya nomor 37 sudah mendapatkan inkracht , namun tiba-tiba Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat menyatakan mencabut inkracht tersebut.

“Mana ada dasarnya jika sudah inkracht bisa dicabut sedangkan semua surat kita sudah diterima di pengadilan”, tegas Benny.

Pada awal saya hanya ingin debat hukum saja tetapi tidak ditanggapi oleh Hotman Paris akhrinya saya berpikir mungkin hukum di Indonesia ini ada istilah No Viral No Justice, kata Benny

Saya melihat Hotman Paris ingin menantang Rocky Gerung dan saya rasa beliau pasti senang tinju, untuk itu saya tantang aja sekalian tinju karena sekalian kita bisa adu otak pada debat hukum dan adu otot di ring tinju, ungkap Benny

Benny berkata;”Saya telah siap berlaga dan optimis bisa mengkalahkan Hotman Paris di ronde pertama biar tidak cukup banyak keringat yang keluar”.

“Saya tunggu tanggapan dari Hotman Paris untuk adu otot dan adu otak di manapun saya siap “, kata Benny dengan penuh semangat

Disini lain, Suhu Ahmed pelatih tinju pengacara Benny Wullur mengatakan; “Prinsipnya dasarnya kita bagaimana supaya dasar hukum di negara kita ini bagus”, ujar sang pelatih tinju.

Benny Wullur ini otaknya memang sudah hebat dan pada setiap lantihannya juga Benny sangat serius, jika memang nanti kelak akan bertanding dengan Hotman Paris saya akan melatihnya lagi dengan lebih baik lagi supaya keinginnya mengalahkan Hotman Paris dalam 1 roundenya bisa tercapai, ucap Suhu Ahmed.

Pada senin,13 Mei 2023 Benny Wulur terkait keinginan untuk menantang Hotman Paris juga sudah melayangkan surat ke kantor hukum Hotman Paris dan nantinya Benny Wullur akan mengirimkan surat audensi kepada Kapolri dan Ketua MA karena klinenya tidak mendapatkan keadilan karena diduga adanya kriminalisasi juga.

Continue Reading

Hukum

54 Amplop dan 16 Saksi Jadi Barang Bukti Dugaan Politik Uang Nurwayah Caleg DPR RI Partai Demokrat di Dapil 3 Jakarta

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Terdapat dugaan politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) DPR RI Nurwayah S.Pd dari Partai Demokrat di Dapil 3 Jakarta. Seorang tokoh masyarakat bernama Andi Mulyati Pananrangi SE telah melaporkan dugaan tindakan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tersangka membawa 54 amplop dan 16 saksi dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara sebagai barang bukti dalam kasus yang sedang diselidiki. Kasus ini tercatat dengan nomor laporan 018/Lp/PLP/PL/prop/12/00/111/2024.

Pelapor, Andi Mulyati Pananrangi, SE berharap agar jaksa penuntut umum dapat bekerja sama dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini sesuai dengan undang-undang pemilu yang telah ditetapkan. “Kami, masyarakat, ingin memastikan bahwa undang-undang pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik, bukan hanya sekadar retorika. Undang-undang tersebut diputuskan menggunakan uang negara, yaitu uang rakyat, sehingga kami sangat mengharapkan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya di Jakarta Utara pada Rabu, 1 Mei 2024.

Informasi atau berita yang sudah beredar secara lengkap berasal dari berbagai sumber, seperti yang disampaikan melalui grup-grup WhatsApp, baik dari tim pemenangan maupun dari organisasi-organisasi tertentu. Mereka menyatakan bahwa siapapun yang menyebarkan informasi tersebut akan dikenakan tindakan sesuai dengan undang-undang.

Informasi tersebut juga disebarluaskan di berbagai tempat fasilitas umum, seperti halte busway, masjid, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa informasi tersebut tidak mengandung unsur hoax. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memverifikasi kebenarannya dari sumber yang terpercaya.

“Jika kasus ini tidak terselesaikan, hal ini akan berdampak buruk bagi penegakan hukum. Saya pastikan bahwa jika kasus ini tidak terealisasi sesuai dengan undang-undang yang ada, masyarakat Indonesia akan kecewa karena ada orang yang melaporkan kejahatan. Oleh karena itu, saya berharap agar jaksa penuntut umum dan pihak penyidik dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Andi.

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Yani, SH, MH, mengatakan bahwa “Kami melakukan proses komplain tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengapresiasi kinerja dari pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, khususnya Direktorat Keamanan Negara, yang telah diberikan anggaran di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya.

“Kami juga mengapresiasi tingginya komitmen Bawaslu DKI Jakarta yang terus mengawal proses ini. Berkas laporan yang disampaikan oleh Andi, telah ditindaklanjuti dan saat ini sudah masuk dalam tahap pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum,” kata Ahmad di lokasi yang sama.

Ia berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami juga berharap agar jaksa penuntut umum (JPU) dapat membuka pintu hati nuraninya. “Sebagai Warga Negara Indonesia yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan Demokrasi di Indonesia, berharap penuh kepada seluruh pihak terkait agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Hal ini agar warga masyarakat mendapatkan satu bentuk kepercayaan dan dapat mengapresiasi undang-undang yang sudah dibuat pada tahun 2017, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. “Oleh karena itu, bilamana penegakan hukum ini berjalan di tempat, mandul, dan bahkan tidak ada tindak lanjut, hal ini akan tetap menjadi preseden buruk bagi warga masyarakat,” katanya.

“Kami berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia,” ujar Ahmad.

Ia percaya bahwa hukum di Indonesia dapat ditegakkan, meskipun saat ini supremasi hukum di Indonesia hanya terlihat sebagai slogan belaka.

Sebagai informasi, alat bukti termasuk alat peraga kampanye beserta uang tunai, dan semuanya sudah diserahkan kepada Bawaslu Pemprov DKI Jakarta.

“Masyarakat diharapkan dapat bersikap bijak dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita semua harus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta mendukung proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Andi.

Agenda untuk P21 (pelimpahan berkas perkara) kepada jaksa penuntut umum dijadwalkan untuk dilakukan besok (2/5/24). Hal ini berarti bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan dari penyidik (pihak kepolisian) kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan selanjutnya.(Sum)

Continue Reading

Trending