Connect with us

Nasional

Peduli Kemanusiaan, Prajurit Lanal Bintan Aksi Donor Darah Dalam Rangka HUT Pomal Ke-77

Published

on

Fokusindonesia.com, TNI AL, Bintan,- Personel Denpom Lanal Bintan turut serta Donor darah dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Ke-77 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor Pom Koarmada I, Jalan Merdeka No.4, Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (24/01/2023).

Dandenpom Lanal Bintan Mayor Laut (PM) Jusak N.A. Pardede, S.S., M.Han., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah yang dilaksanakan ini merupakan salah satu bagian dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-77 Tahun 2023 dengan mengambil tema, “Setetes Darah Kita Bermanfaat Bagi Mereka”.

Kegiatan donor darah ini juga merupakan wujud kepedulian Prajurit TNI Angkatan Laut Korps Polisi Militer dalam pengabdiannya kepada masyarakat, dengan harapan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan stok darah di PMI Kabupaten Bintan khususnya dan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.

Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Polisi Militer Angkatan Laut ke-77 sesuai yang telah direncanakan oleh Pimpinan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut yang terdiri dari beberapa kegiatan yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. Puncak HUT Pomal ke-77 pada tanggal 20 Februari 2023 yakni Upacara HUT Polisi Militer Angkatan yang terpusat di Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

(Pen Lanal Bintan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

PT KAI Daop 1 Jakarta Siap Lakukan Eksekusi Gedung Eks. Hotel Pecenongan City

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Dalam rangka menyelamatkan asset negara yang telah dikuasakan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini PT KAI Daop 1 Jakarta untuk melakukan pengelolaan, bersama-sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT KAI Daop 1 Jakarta, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor 11/2022Del Jo.18/Pdt/Eks/2022/Put/PN Bdg Jo Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepada Kuasa Hukum PT KAI (Persero) atas nama M. Yunan Lubis, SH., MH, atas Obyek Eksekusi lahan milik PT KAI (Persero) di Jl Cylon No. 19 Pecenongan Jakarta Pusat seluas 596 M2.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa, pada tanggal 18 Desember 1984 Sultan Bin Ali Faris melakukan pemutusan sepihak kontrak sewa dengan PT KAI (Persero) dan mensertifikatan sebagian tanah tersebut seluas 596 m2 tanpa sepengetahuan PT KAI (Persero) sehingga terbit SHGB No. 1285 s/d No. 1293 tanggal 29 Oktober 1985 a.n Sultan Bin Ali Faris berlaku s/d 30 Tahun dan selanjutnya dijual kepada PT Hotel Pecenongan City.

Pada tahun 2014, PT Hotel Pecenongan City mengajukan perpanjangan SHGB No. 1285 s/d No. 1293 ke BPN Jakarta Pusat, permohonan tersebut ditolak karena adanya pemblokiran yang dilakukan PT KAI (Persero) .
Selanjutnya berdasarkan Surat Penolakan perpanjangan SHGB tersebut, PT Hotel Pecenongan City mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021.

“Atas gugatan yang diajukan PT Hotel Pecenongan City, PT KAI (Persero) memenangkan sampai dengan tingkat kasasi dan telah dilakukan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 November 2022 dengan nomor: 11/2022.Del jo. 18/Pdt/Eks/2022/Put/PN.Bdg jo. Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg jo Nomor: 2719k/Pdt/2021,” kata Ixfan.

“Selanjutnya setelah pembacaan amar eksekusi diatas lahan yang menjadi objek, PT KAI Daop 1 Jakarta dapat melakukan pembongkaran dan memanfaatkan penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan Perusahaan,” pungkas Ixfan.

Salam,
Kahumas Daop 1 Jakarta
Ixfan Hendriwintoko

Continue Reading

Hukum

Rektor UP Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum : Kental Dengan Politisasi

Published

on

By

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya .

JAKARTA, Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Pantauan awak media , Prof ETH didampingi kuasa hukum Faizal Hafied mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan laporan korban pelecehan seksual.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Prof ETH keluar dari gedung dan langsung menemui para wartawan yang sudah menunggu lama di luar.

“Pertama hari ini tidak menanggapi hasil soal pemeriksaan, tapi mau mengucapkan rasa terima kasih dulu karena anda (wartawan-red) menunggu lama. Alhamdullilah tadi wawancara berjalan dengan lancar,” ujar ETH didampingi kuasa hukum di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

Prof ETH menuturkan proses hukum memang seperti ini jadi tidak ada yang luar biasa. “Saya senang karena bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Tapi selanjutnya karena kami punya penasehat hukum biar beliau yang cerita,” tukasnya.

Terpisah kuasa hukum Prof ETH, Faizal Hafied mengatakan kliennya merupakan rektor berprestasi. Dugaan pelecehan seksual itu diduga karena adanya proses pemilihan rektor pada bulan Maret.

“Yang kita sampaikan sekarang beliau rektor berprestasi dan diakui sehingga kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali politisasi pada saat bersamaan dengan pemilihan rektor karena satu sisi beliau ini kandidat yang akan bakal dicalonkan kembali,” ujar Faizal.

Faizal mengklarifikasi bahwa semua informasi yang beredar adalah berita yang tidak tepat dan akurat. Berita yang menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter kliennya.

“Dimana diketahui beliau ini merupakan rektor berprestasi, sangat baik, dan akan disiapkan terus melanjutkan kepemimpinannya di Universitas Pancasila melaksanakan hal-hal baik. Namun karena ada proses pemilihan ini ada laporan-laporan terhadap beliau yang ingin disampaikan,” bebernya.

Faizal meminta agar pelapor dapat sadar karena kejadian lama dan jangan sampai menjadi proses politis berkaitan dengan pemilihan rektor.

: Jika seandai tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini maka diyakini tidak ada laporan polisi terhadap klien kami,” tutupnya.

“Jadi penegasan kami ini berupa politisasi mendekati pemilihan rektor. Artinya kejadian ini dituduhkan bahwa kejelasan keterangan dan sebagai macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi, tidak ada bukti sama sekali.”

Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemanggilan Rektor Universitas Pancasila (UP), ETH atas dugaan laporan pelecehan seksual terhadap pegawainya pada Senin (26/2/2024), namun berhalangan hadir. ( Red )

Continue Reading

Hukum

Tuduhan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Rektor UP Bentuk Kriminalisasi dan Sarat Kepentingan Politik

Published

on

By

JAKARTA – Tuduhan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb, adalah bentuk kriminalisasi dan dinilai penuh dengan nuansa politis. Pasalnya, tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti hukum yang memadai dan diorkestrasi pada saat menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila periode 2024 – 2028.

Kuasa hukum Rektor Edie, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh dua pelapor, DF dan RZ, sangat tidak masuk akal jika ditinjau dari aspek bukti dan kronologi. Dari aspek bukti, laporan tersebut tidak dilengkapi oleh bukti – bukti yang cukup. Sedangkan dari aspek kronologi, klaim pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2023 sangat jauh jaraknya dengan waktu laporan dibuat.

“Seharusnya, jika benar kejadian pelecehan seksual itu ada, tidak harus menunggu sekitar satu tahun baru laporan tersebut dibuat. Tentu dapat kita duga ada motif lain yang tujuannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat klien kami,” kata Faizal dalam keterangan tertulisnya Rabu (28/02/2024).

Terlebih lagi, ada kisah yang sulit diterima akal sehat yang dibuat oleh salah satu pelapor yang mengaku mengalami trauma berat dan berimbas pada hubungan rumah tangga, yang membuat suaminya mendesak agar sang istri mau bercerita kejadian tersebut. “Pelapor mengaku mengalami trauma berat, namun masih bisa menjalani aktivitas pekerjaan di kampus dengan kondisi normal. Dan, apa mungkin proses desak-mendesak oleh suaminya membutuhkan waktu satu tahun agar sang istri mau bercerita? Sangat tidak masuk akal,” lanjutnya.

Jadi, menurut Faizal, apa yang sedang terjadi dan berbagai berita hoaks yang beredar adalah murni bentuk kriminalisasi terhadap Prof. Edie untuk menjegal Rektor berprestasi ini melanjutkan kepemimpinannya yang sangat baik.

“Saya sangat menyayangkan, kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin berkuasa dan tidak senang dengan kepemimpinan yang baik dan prestasi gemilang Rektor Edie, sampai harus mengkriminalisasi klien kami,” tegas Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya akan menghormati dan menjalani semua proses hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, namun, juga akan berupaya memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu fitnah yang telah disebar menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila. Oleh karena itu, Faizal menegaskan akan melaporkan balik pihak – pihak yang telah menuduh kliennya, yang telah membunuh karakter dan menghalangi kepemimpinan berprestasi Rektor Edie.

“Kami akan mendampingi klien kami untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan balik pihak – pihak yang sudah merusak nama baik klien Kami,” pungkasnya. ( Red )

Continue Reading

Trending