Connect with us

Nasional

Pimpin Pasukan Para Raider, Letkol Inf Eko Antoni Chandra Listianto, M.H Jabat Danbrigif PR 3 Kostrad

Published

on

Jakarta. Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P. memimpin acara Penyerahan Jabatan Danbrigif Para Raider 3 Kostrad kepada Letkol Inf Eko Antoni Chandra Listianto, M.H. di Madivif 3 Kostrad, Pakatto Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Senin (06/03/2023).

Acara penyerahan jabatan diawali dengan prosesi resmi, tanda tangan Pakta integritas, penyerahan tunggul Brigade, pemasangan tanda jabatan, pemberian Tongkat Komandan kepada pejabat baru serta dilaksanakan foto bersama dan salam Komando.

Dalam sambutan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P menyampaikan, serah terima jabatan merupakan fase kelanjutan/regenerasi kepemimpinan bagi seorang Perwira sebagai jenjang pembinaan karir Prajurit.

“Rotasi jabatan bagi seorang Perwira adalah dalam rangka meningkatkan wawasan serta, pengalaman bertugas di tempat yang baru,” jelas Pangdivif.

Lebih lanjut dengan berorientasi pada tantangan tugas kedepan yang semakin sulit dan berat seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, hal itu menyadarkan kepada kita semua bahwa tugas dan tanggung jawab terhadap amanah serta kepercayaan yang dipikul oleh Komandan satuan hendaknya direspon dan disikapi secara totalitas, dengan berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan menerapkan Budi Bhakti Wira Utama serta menjunjung tinggi etika, moral dan moril keprajuritan, visioner dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Diakhir amanatnya Pangdivif 3 Kostrad menyampaikan ucapan selamat kepada Letkol Inf Eko Antoni Chandra Listianto, M.H. beserta istri, “Saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI AD untuk menjabat sebagai Danbrigif PR 3 Kostrad yang baru,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kasdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Fritz Gerald Manusun Tua Pasaribu, S.I.P., Irdivif 3 Kostrad Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw Para Asisten Kasdivif 3 Kostrad, Komandan satuan jajaran Divif 3 Kostrad. Ketua Persit Koorcab Divif 3 Kostrad Ny. Iin Novi Helmy Prasetya dan pengurus Persit Koorcab Divif 3 PG Kostrad. (Penkostrad).

Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Agus Soeprianto, S.I.P.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Politik

Aliansi Pemuda Jogja Bersatu Desak Sukri Fadholi Minta Maaf ke Masyarakat

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Yogyakarta – Puluhan massa gabungan dari Organisasi kemasyarakatan (Ormas), Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Jogja Bersatu di Pertigaan Kejayaan, Yogyakarta, Selasa 20/2/2024 melakukan aksi menolak dan mendesak H. M. Syukri Fadholi, S.H., M.Kn untuk meminta maaf kepada masyarakat Yogyakarta atas bergabungnya dalam Petisi 100 yang bertujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bergabungnya H.M Sukri Fadholi dalam Petisi 100 memakzulkan Presiden Joko Widodo yang seolah-olah mewakili masyarakat Yogyakarta dan sebuah strategi untuk mendongkrak Popularitas dengan memanfaatkan momen Pemilu dinilai telah menodai Demokrasi dan Keistimewaan Yogyakarta serta berpotensi memecah belah masyarakat Yogyakarta,” tutur Korlap Aksi Hermawan Affandi, SH.

Etika berpolitik H.M Sukri Fadholi tidak mencerminkan sebagai tokoh di Yogyakarta, kemerosotan citra Politiknya telah menghalalkan segala cara untuk mendongkrak popularitas.

“Sejak tidak ada prestasi dan nyaleg DPR RI berkali-kali tidak terpilih, kemudian berpindah ke Partai Ummat besutan Amin Rais untuk mencari dukungan dengan menghasut masyarakat untuk memakzulkan Presiden, justru telah menjerumuskan partai Ummat sehingga tidak lolos ke Senayan,” tutup Hermawan Affandi, SH.

Continue Reading

Nasional

Ketua KPU Kabupaten Bogor: Pengajuan Pindah Memilih Mahasiswa STIN Sudah Sesuai Dengan UU & PKPU

Published

on

By

Bogor – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia mengatakan mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) secara sah memiliki hak pilih yang diatur sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Terkait hak memilih, mahasiswa STIN punya hak pilih sesuai UU dan Peraturan KPU. Karena itu KPU Kabupaten Bogor menyerahkan formulir hak pindah memilih kepada mereka,” tegas Muhammad di Bogor Jawa Barat, Rabu (14/2).

Muhammad menambahkan bahwa mahasiswa STIN telah melengkapi dokumen asli dari STIN terkait surat tugas, sehingga mereka dipastikan dapat memiliki hak pilih. Hal itu juga menjadi klarifikasi terhadap video yang beredar di berbagai media termasuk media sosial terkait mahasiswa STIN yang melaksanakan proses hak memilih di DPT Kabupaten Bogor.

Sebelumnya pada 19 Januari 2024 lalu, pihak STIN telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bogor untuk mengajukan Pindah Memilih mahasiswa STIN yang semula terdata di wilayah tempat tinggal masing-masing ke wilayah Kabupaten Bogor, karena mereka sedang tugas belajar.

Prosedur yang diambil pihak STIN telah sesuai berdasarkan surat Ketua KPU kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Nomor : 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal persiapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam negeri dan luar negeri.

Dengan dasar itu, maka pengajuan pindah memilih mahasiswa STIN sebanyak 1.020 dinyatakan Sah oleh KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Februari 2024. Setelah dinyatakan sah tersebut, mahasiswa STIN ini sudah melaksanakan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024 di TPS yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bogor.

Terkait dengan penggunaan nama kampus Politeknik Informatika Bina Nusantara oleh mahasiswa STIN, hanyalah sebagai “cover”, dikarenakan identitas semua mahasiswa STIN bersifat rahasia. Hal ini sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. [*]

Continue Reading

Hukum

Budi Said Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, Hotman Paris Menjadi Kuasa Hukum

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Budi Said dikenal sebagai Crazy rich di Surabaya telah resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penunjukannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait transaksi ilegal pembelian emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) oleh Kejaksaan Agung.

Gugatan praperadilan melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris, Sudiman Sidabuke, Ben Harjon, Sahat Marulitua Sidabuke, Ifan Wijaya, dan Helmi Mubarok pada Senin, 12 Februari 2024.

“Kami resmi sebagai kuasa dari Budi Said kuasa tanggal 12 Februari 2024 hari ini sudah resmi mendaftarkan permohonan praperadilan di PN Jaksel terhadap Jampidsus, Kejaksaan Agung dengan pemohon adalah Bapak Budi Said,” kata Hotman di Omah Pawon JI. Ampera Raya No.2, Jakarta Selatan pada, Senin 12 Februari 2024.

Hotman mengatakan Budi Said telah ditahan sejak tanggal 18 Januari 2024 hingga hari ini, dengan tuduhan tidak pidana korupsi, ia menjelaskan bahwa gugatan diajukan karena adanya ketidakjelasan dalam proses hukum yang menimpa kliennya. Dia mengatakan bahwa permasalahan dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Antam dengan total harga Rp3,593 triliun, yang pembayarannya dilakukan melalui 73 transaksi.

“Jadi dengan dijanjikan harga diskon dari PT Antam Surabaya, harusnya Budi Said dapat 7 ton 71 kg emas itu kalau harga diskon. Tapi sampai sekarang yang diserahkan ke Budi Said baru 5,935 kg emas. Ada kekuarangan seberat 1.136 kg emas. Jadi ada kekuraganan belum diserahkan,” ujarnya.

Dalam menghadapi tuntutan ini, Budi Said mengajukan gugatan perdata dengan tujuan agar PT Antam memberikan sisa emas yang telah dibelinya, yakni sekitar 1 ton atau 1.136 kg emas. Sampai di PK Mahkamah Agung (MA), Budi Said menang.

“Bahkan sudah keluar perintah eksekusi dari PN Surabaya agar PT Antam menyerahkan 1.136 kg emas, tapi tidak diserahkan. Kemudian Budi Said telah laporkan 3 pegawai dan 1 broker dari PT Antam karena dianggap melakukan penipuan dan divonis bersalah,” tutur Hotman.

Lanjutnya dia menjelaskan “jadi dalam dua perkara Budi Said menang, pada saat mau eksekusi putusan MA perdata tersebut, tiba-tiba mulailah panggilan dari Kejagung pada awal Januari dan panggilannya itu sebagai saksi atas dugaan. Ini kuncinya penting atas dugaan perbuatan kerugian negara atas 1.136 kg emas yang tadi belum diserahkan,” kata dia.

Kemudian mengenai klarifikasi yang diminta oleh Kejagung kepada klien Hotman sebagai saksi, tanpa izin kedua pengadilan rumah Budi Said di geledah dan berbagai macam. “Akhirnya tanggal 18 Januari 2024 dipanggil sebagai saksi, lalu disita handphone dan segala macam di pagi-pagi tanpa izin pengadilan. Di jam 4 sore berubah dari saksi jadi tersangka,” kata Hotman.

“Pada saat sebagai tersangka Budi Said ditanyakan apakah tunjuk pengacara, dijawab belum siap karena dipanggil jadi saksi, sesuai KUHAP yang diancam hukuman lebih dari 15 tahun lebih wajib berhak didampingi pengacara. Tapi walauapun ga didampingi, Jaksa menawarkan pengacara negara, tapi BAP jalan terus ditanya 1 dan 2 pertanyaan. Lalu pada saat penandatangan BAP pengacara yang ditunjuk Negara itu ikut tanda tangan dan langsung ditahan,” ucap Hotman.

Budi Said ditangkap atas dugaan kerugian Negara 1.136 kg emas padahal itu belum diserahkan, walaupun sudah ada perintah dari MA, sudah eksekusi. Dalam perkara korupsi harus kerugian itu nyata, itu sudah putusan MA tidak boleh potensi. Dia menyatakan bahwa dalih Antam dan Kejaksaan adalah harga yang tercantum dalam faktur adalah harga keseluruhan, yaitu Rp 3,5 Triliun, yang hanya cukup untuk membayar 5.935 ton emas.

“Jadi kalau berdasarkan harga faktur harga sebenarnya kalau tanpa diskon Antam sudah terima uangnya. Masuk rekening Antam dalam puluhan kali transfer. Jadi Antam mendalilkan harga difaktur yang benar. Klien kami mendalilkan harga diskon,” ujarnya.

Atas dasar itu, Tim Hotman melayangkan gugatan praperadilan atas perkara yang menimpa Budi Said. “Ini perkara perdata yang dikriminalisasi, untuk menghambat eksekusi MA, itu alasan yang pertama,” kata Hotman

“Alasan kedua penetapan tersangka tidak sah, karena tidak ada dua bukti permulaan yang cukup. Kalau orang dituduh harus ada bukti, kalau dituduh kerugian negara 1.136 kg emas kapan diserahkan. Karena MA baru memerintahkan agar diserahkan, tapi belum dilakukan,” ucapnya.

“Ketiga pengeledahan dan penyitaan dilakukan tanpa perintah dari pengadilan untuk tukuan yang tidak sah, itulah alasan utama,” tuturnya.

Disisi lain, kuasa hukum Budi Said, Drs. Ben. D. Hadjln, S.H., mengatakan yang bersangkutan telah mengirim surat ke berbagai pihak, termasuk pimpinan di Jakarta, untuk menanyakan tentang emas diskon yang seharusnya menjadi haknya namun belum diperoleh.

Setelah itu, dia mendapatkan jawaban pertama bahwa penjualan tidak ada diskon. Kemudian, dia melapor ke Polda Jatim terkait hal ini. Cara ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi, dan sulit dipercaya bahwa dia mengirim surat ke berbagai pihak. “Namun, ketika dia mengirim surat ke mana-mana termasuk dengan tembusan kepada Kementerian BUMN, hal ini menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia telah ditipu dalam perkara ini. Faktanya, pengadilan juga memutuskan hal yang sama, dan putusan hakim harus dianggap benar, bahwa siapa pun harus tunduk pada asas hukum dalam konteks negara, dasar hukum, dan kita harus memahaminya,” kata dia di lokasi yang sama.

Kuasa Hukum yang berbeda, DR Sudiman Sidabukke S.H., C.N., M.HUM., mengatakan pemalsuan surat yang diduga palsu mungkin terkait dengan pengakuan pegawai mengenai utang emas sejumlah 1.135 kg emas. “Meskipun Budi Said dituduh sebagai pembuat surat palsu tersebut, investigasi polisi telah menghentikan kasus tersebut. Mengenai klaim kerugian keuangan negara sebesar 1.136 kg emas yang belum diterima, asal-usul kerugian tersebut masih belum jelas. Sementara itu, perihal tugas Antam yang dijual belum terkait secara langsung dengan konteks kasus yang sedang dibahas,” tuturnya di lokasi yang sama.

Continue Reading

Trending