Connect with us

Hukum

Sidang Lanjutan Kasus Pembunuhan Oknum TNI, Praka RM Dan Kawan-Kawan di Tuntut Hukuman Mati

Published

on

(Puspen TNI). Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para terdakwa Praka RM, Praka HS dan Praka J terhadap Imam Masykur digelar secara terbuka untuk umum dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer di Ruang Sidang Garuda, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jalan Raya Penggilingan 7 Cakung, Jakarta Timur, Senin (27/11/2023).

Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Praka RM, HS dan J oleh Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaya Supena, S.H., dan Letkol Laut (KH) I Made Adnyana, S.H. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Kolonel Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H., Hakim Anggota Letkol Chk Idolohi, S.H., dan Hakim Anggota Mayor Kum Aulisa Dandel, S.H., dan Penasehat Hukum para terdakwa antara lain: Mayor Chk Manang, S.H., Kapten Chk Budianto, S.H., Lettu Chk Amril Harahap, S.H.

Adapun tuntutan terhadap para terdakwa yang di bacakan oleh Oditur Militer antara lain: Pertama, motif ekonomi; Kedua, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang, perbuatan terdakwa melanggar Sapta Marga butir 2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”, dan 8 Wajib TNI butir 6 “Tidak sekali-kali merugikan rakyat” dan butir 7 “Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat”; Ketiga, perbuatan para terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan. Bab-bab perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati melakukan pembunuhan, dan perbuatan terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi orang tua korban, hal-hal yang meringankan nihil,” tegas Oditur Militer.

Lebih lanjut dikatakan Oditur Militer menyampaikan bahwa para terdakwa bersalah, “Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 (1) dan telah bersama-sama melakukan penculikan sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 32 KUHP jo Pasal 55 (2) 1, 2, agar Majelis Hakim menentukan hukuman kepada para terdakwa berupa: Terdakwa 1 (RM) dengan pidana pokok pidana mati, pidana tambahan di pecat dari Dinas Militer cq. TNI AD. Terdakwa 2 (HS) dengan pidana pokok pidana mati, pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq. TNI AD. Terdakwa 3 (J) dengan pidana pokok pidana mati, pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq. TNI AD.” ucapnya.

Selesai Oditur Militer membacakan tuntutannya, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada para terdakwa untuk berbicara dengan Penasehat Hukum, apakah akan mengadakan pledoi (pembelaan). Setelah itu Hakim Ketua memutuskan sidang selanjutnya pada bulan Desember, “Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin, 4 Desember 2023, dengan mendengarkan pledoi Penasehat Hukum,” pungkasnya.

Selanjutnya petugas membawa keluar para pelaku dibawah pengawalan petugas Polisi Militer dan para terdakwa tetap ditahan di Pomdam Jaya.

Turut hadir Ny. Putri Rumantir mewakili Hotman Paris Hutapea, wakil masyarakat Aceh/keluarga Bapak Sudirman Anggota DPR RI.

tniprima

tnipatriotnkri

nkrihargamati

tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi:Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

Rektor UP Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum : Kental Dengan Politisasi

Published

on

By

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya .

JAKARTA, Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Pantauan awak media , Prof ETH didampingi kuasa hukum Faizal Hafied mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan laporan korban pelecehan seksual.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Prof ETH keluar dari gedung dan langsung menemui para wartawan yang sudah menunggu lama di luar.

“Pertama hari ini tidak menanggapi hasil soal pemeriksaan, tapi mau mengucapkan rasa terima kasih dulu karena anda (wartawan-red) menunggu lama. Alhamdullilah tadi wawancara berjalan dengan lancar,” ujar ETH didampingi kuasa hukum di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

Prof ETH menuturkan proses hukum memang seperti ini jadi tidak ada yang luar biasa. “Saya senang karena bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Tapi selanjutnya karena kami punya penasehat hukum biar beliau yang cerita,” tukasnya.

Terpisah kuasa hukum Prof ETH, Faizal Hafied mengatakan kliennya merupakan rektor berprestasi. Dugaan pelecehan seksual itu diduga karena adanya proses pemilihan rektor pada bulan Maret.

“Yang kita sampaikan sekarang beliau rektor berprestasi dan diakui sehingga kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali politisasi pada saat bersamaan dengan pemilihan rektor karena satu sisi beliau ini kandidat yang akan bakal dicalonkan kembali,” ujar Faizal.

Faizal mengklarifikasi bahwa semua informasi yang beredar adalah berita yang tidak tepat dan akurat. Berita yang menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter kliennya.

“Dimana diketahui beliau ini merupakan rektor berprestasi, sangat baik, dan akan disiapkan terus melanjutkan kepemimpinannya di Universitas Pancasila melaksanakan hal-hal baik. Namun karena ada proses pemilihan ini ada laporan-laporan terhadap beliau yang ingin disampaikan,” bebernya.

Faizal meminta agar pelapor dapat sadar karena kejadian lama dan jangan sampai menjadi proses politis berkaitan dengan pemilihan rektor.

: Jika seandai tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini maka diyakini tidak ada laporan polisi terhadap klien kami,” tutupnya.

“Jadi penegasan kami ini berupa politisasi mendekati pemilihan rektor. Artinya kejadian ini dituduhkan bahwa kejelasan keterangan dan sebagai macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi, tidak ada bukti sama sekali.”

Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemanggilan Rektor Universitas Pancasila (UP), ETH atas dugaan laporan pelecehan seksual terhadap pegawainya pada Senin (26/2/2024), namun berhalangan hadir. ( Red )

Continue Reading

Hukum

Tuduhan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Rektor UP Bentuk Kriminalisasi dan Sarat Kepentingan Politik

Published

on

By

JAKARTA – Tuduhan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb, adalah bentuk kriminalisasi dan dinilai penuh dengan nuansa politis. Pasalnya, tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti hukum yang memadai dan diorkestrasi pada saat menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila periode 2024 – 2028.

Kuasa hukum Rektor Edie, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh dua pelapor, DF dan RZ, sangat tidak masuk akal jika ditinjau dari aspek bukti dan kronologi. Dari aspek bukti, laporan tersebut tidak dilengkapi oleh bukti – bukti yang cukup. Sedangkan dari aspek kronologi, klaim pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2023 sangat jauh jaraknya dengan waktu laporan dibuat.

“Seharusnya, jika benar kejadian pelecehan seksual itu ada, tidak harus menunggu sekitar satu tahun baru laporan tersebut dibuat. Tentu dapat kita duga ada motif lain yang tujuannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat klien kami,” kata Faizal dalam keterangan tertulisnya Rabu (28/02/2024).

Terlebih lagi, ada kisah yang sulit diterima akal sehat yang dibuat oleh salah satu pelapor yang mengaku mengalami trauma berat dan berimbas pada hubungan rumah tangga, yang membuat suaminya mendesak agar sang istri mau bercerita kejadian tersebut. “Pelapor mengaku mengalami trauma berat, namun masih bisa menjalani aktivitas pekerjaan di kampus dengan kondisi normal. Dan, apa mungkin proses desak-mendesak oleh suaminya membutuhkan waktu satu tahun agar sang istri mau bercerita? Sangat tidak masuk akal,” lanjutnya.

Jadi, menurut Faizal, apa yang sedang terjadi dan berbagai berita hoaks yang beredar adalah murni bentuk kriminalisasi terhadap Prof. Edie untuk menjegal Rektor berprestasi ini melanjutkan kepemimpinannya yang sangat baik.

“Saya sangat menyayangkan, kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin berkuasa dan tidak senang dengan kepemimpinan yang baik dan prestasi gemilang Rektor Edie, sampai harus mengkriminalisasi klien kami,” tegas Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya akan menghormati dan menjalani semua proses hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, namun, juga akan berupaya memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu fitnah yang telah disebar menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila. Oleh karena itu, Faizal menegaskan akan melaporkan balik pihak – pihak yang telah menuduh kliennya, yang telah membunuh karakter dan menghalangi kepemimpinan berprestasi Rektor Edie.

“Kami akan mendampingi klien kami untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan balik pihak – pihak yang sudah merusak nama baik klien Kami,” pungkasnya. ( Red )

Continue Reading

Hukum

Ketua FORKAM Ucapkan Terima Kasih Atas Pembatalan Pembangunan Tower

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Proses Pembangunan Tower yang terjadi di rumah Ketua RW 03 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, oleh PT. BMS, yang dinilai illegal, karena tidak mendapatkan dukungan dari sebagian warga setempat, akhirnya mendapat tanggapan yang positif dari berbagai fihak.

Tanggapan tersebut paling tidak muncul dari Bapak Uus Kuswanto (Walikota Jakarta Barat), Bapak Heru Sunawan (Kasudin Cipta Karya Tata Riang dan Pertanahan (CITATA) Jakarta Barat), Bapak Drs. Arifin, M.Ap (Kasatpol PP DKI Jakarta), dan Bapak Achmad Bayhaki (Lurah Jembatan Lima), yang langsung merespon laporan yang ajukan oleh Ketua Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (FORKAM), Harry Amiruddin, yang merupakan kuasa dari Ibu Hj. Kusyati.

Selasa, 27 Februari 2024, Harry Amiruddin yang mengunjungi kediaman Ibu Hj. Kusyati menyampaikan bahwa keluhan Ibu Hj. Kusyati telah mendapat respon positif dari berbagai fihak, termasuk Walikota Jakarta Barat.

“Saya atas nama kawan-kawan dari Yayasan FORKAM, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uus Kuswanto (Walikota Jakarta Barat), Bapak Heru Sunawan (Kasudin Cipta Karya Tata Riang dan Pertanahan (CITATA) Jakarta Barat), Bapak Drs. Arifin, M.Ap (Kasatpol PP DKI Jakarta), dan Bapak Achmad Bayhaki (Lurah Jembatan Lima), yang telah merespon pembatalan pembangunan Tower illegal di wilayah tersebut,” ujar Harry Amiruddin, saat ditemui oleh awak media di seputar Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

“Selain itupula, saya berucap terima kasih kepada Ibu Kusyati, yang telah dengan berani melaporkan pembangunan tower tersebut, yang sangat beresiko bagi masyarakat di sekitarnya,” tambah Harry Amiruddin lagi.(Red)¡

Continue Reading

Trending