Connect with us

Nasional

TAWANAN PERANG-PUN TETAP MANUSIA YANG MEMILIKI HAK ASASI

Published

on

Fokusindonesia.com, Berita Kolinlamil TNI AL, 13 Maret 2023 – Konvensi Jenewa ke-3 merupakan kerangka hukum yang paling komprehensif dalam melindungi tawanan perang. Diadopsi pada 1949 dengan latar belakang penderitaan besar selama Perang Dunia ke-2, Konvensi Jenewa menjadi tonggak pencapaian multilateral yang luar biasa, dengan pelindungan tambahan dan lebih kuat daripada yang pernah disepakati untuk tawanan perang. Inti Konvensi Jenewa ke-3 itu sendiri adalah prinsip dasar bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi setiap saat. Mereka dilindungi dari tindakan kekerasan dan intimidasi, penghinaan dan rasa ingin tahu publik, dan terhadap pembalasan. Tawanan perang tidak boleh sekali pun menjadi subyek percobaan medis atau ilmiah yang tidak dibenarkan secara medis dan demi kepentingan mereka sendiri.

Dalam rangka membekali personel Polisi Militer Kolinlamil tentang wawasan, keterampilan dan kemampuan prajurit Polisi Militer Kolinlamil dalam memperlakukan tawanan perang dan aturan hukum sesuai Konvensi Jenewa ke-3, Komando Lintas Laut Militer menyelenggarakan Latihan Fungsional Polisi Militer Triwulan I tahun 2023 di gedung Laut Natuna, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/3) dengan pengurusan tawanan perang. Komandan Polisi Militer Kolinlamil Letkol Laut (PM) Wakhid Komarudin saat menyampaikan sambutannya mengungkapkan bahwa Polisi Militer merupakan perangkat dalam hal penegakan hukum oleh karena itu setiap prajurit ‘sabuk putih’ wajib memahami dan menguasai ketentuan hukum yang berlaku.

“Sebagai Polisi Militer kita harus menjadi contoh dalam hal penegakan hukum, jangan sampai saat kita menegakkan hukum menggunakan cara-cara yang justru melanggar hukum.” ungkapnya.

Latihan yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan tersebut akan mengupas banyak hal tentang perlindungan paling penting yang diberikan oleh Konvensi Jenewa ke-3 kepada tawanan perang dalam konflik bersenjata diantaranya adalah perlakuan manusiawi, perhatian medis, hak untuk pengadilan yang adil, kontak dengan dunia luar serta pembebasan dan repatriasi.

Menggarisbawahi arahan dan penekanan dari Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofiyan serta Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Komandan Polisi Militer Kolinlamil lebih lanjut berpesan kepada seluruh peserta latihan fungsional Polisi Militer agar materi yang disampaikan untuk dipahami sepenuhnya sehingga dapat dijadikan bekal guna mendukung penugasan. Latihan fungsional tersebut merupakan sebagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia TNI AL yang profesional dan unggul. (Dispen Kolinlamil)

#kasal
#tni_angkatan_laut
#jalesvevajayamahe
#indonesiannavy

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Hukum

Universitas Trisakti Dipaksa Menjadi PTN BH dengan Cara Radikal

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Universitas Trisakti yang bernaung di bawah Yayasan Trisakti saat ini menjadi incaran oknum pemerintah untuk dikuasai. Berdalih perubahan status dari kampus swasta menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) pemerintah melalui tangan-tangannya mengintervensi kampus yang sudah berdiri sejak 1967 itu.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Trisakti, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Senin, (15/07/2024).

Menurut Anak Agung perubahan PTS menjadi PTN BH merupakan tindakan melawan hukum. Apalagi dilakukan dengan cara paksa dan intimidasi. “Kami menolak dijadikan PTN BH, karena kami sudah mandiri sejak lama. Dan kami tidak pernah mengajukan diri untuk ikut program PTN BH. Teror terhadap pengurus Yayasan Trisakti yang asli adalah bentuk pemaksaan yang sangat radikal,” papar Menteri Sosial dan Masalah-masalah Kemasyarakatan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut.

Independensi Perguruan Tinggi Swasta lanjut Anak Agung jelas ada dasar hukumnya.

“Seperti tertera pada undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengakui adanya Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dengan kewenangannya sendiri,” jelasnya.

Anak Agung menegaskan, pihaknya tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk menjadi PTN BH.

“Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya menyatakan dengan tegas tidak bersedia, tidak berminat dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” paparnya.

Anak Agung berkisah, sejak berdirinya, Yayasan Trisakti dan perguruan-perguruan tingginya sudah tegak mandiri. Fakta inilah yang melatarbelakangi Universitas Trisakti tidak berminat menjadi PTN BH.

Anak Agung menceritakan, rencana pengambilalihan Yayasan Trisakti dan aset-asetnya oleh oknum pemerintah bukan pertama kalinya dilakukan. Melainkan sudah sejak lama mereka bergerilya.

Namun naas bagi Universitas Trisakti, sejak tahun 1998, tepatnya ketika terjadi pengambilalihan Universitas Trisakti secara tidak sah oleh rektor Thoby Mutis. “Sejak saat itulah pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai rentetan usaha untuk mengambilalih Yayasan Trisakti,” kata Anak Agung.

Buntutnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim tanggal 25 Agustus 2022 mengeluarkan Kepmen No. 330/P/2022 yang mengangkat 9 Pejabat Pemerintah aktif menjadi anggota pembina Yayasan Trisakti.

Padahal, Yayasan Trisakti yang lama masih ada berdiri kokoh.

Pengangkatan pejabat pemerintah aktif tersebut menurut
Anak Agung jelas bertentangan dengan Undang-undang RI No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-undang RI No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

“Dalam UU itu, yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dan bukan oleh keputusan menteri,” ujarnya.

Anak Agung tidak diam, Yayasan Trisakti asli lantas menggugat Kepmen No. 330/P/2022 melalui PTUN dan memenangkan perkara tersebut dengan Putusan No. 407/G/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 yang menyatakan Kepmen No. 330/P/2022 tidak sah demi hukum dan harus segera dicabut.

Namun oknum-oknum pemerintah tidak mengindahkan putusan PTUN tersebut. Mereka malah pada 10 Februari 2023, melalui akta No.03 yang dibuat oleh notaris membentuk Yayasan Trisakti ‘versi’ pemerintah berikut susunan kepengurusannya yang didasari Kepmen No. 330/P/2022 yang sebelumnya dinyatakan tidak sah.

“Inilah yang saya katakan mereka melakukan upaya yang sangat radikal merebut Yayasan Trisakti,” jelas Anak Agung.

Upaya yang mereka lakukan kata Anak Agung bahwa pada tahun 2011, Yuswar Zainul Basri, salah satu termohon eksekusi, membuat laporan yang tidak benar ke Kemenkumham RI menyatakan bahwa Yayasan Trisakti tidak sah berdasarkan putusan pengadilan. Laporan ini berakibat dilakukannya pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasan Trisakti, walaupun Menristekdikti melalui Surat No. B/124/M/HK.04.00/2009 tanggal 20 Maret 2019 menyatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengajukan permohonan pemblokiran Yayasan Trisakti pada SABH.

Pemblokiran SABH ini kata Anak Agung mengakibatkan Yayasan Trisakti lumpuh.

“Kami tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sehari-hari seperti mengangkat dan memberhentikan kepengurusan universitas dan perguruan-perguruan tingginya, membuat kurikulum baru, bahkan tidak bisa membuka rekening bank,” paparnya.

Sebagai warga negara yang taat hukum, saat ini, pihaknya melakukan perlawanan kepada pemerintah untuk mengembalikan kembali Yayasan Trisakti untuk dikelola langsung oleh para pembina sebelumnya.

Kuasa Hukum Yayasan Trisakti, Nugraha Kusumah mengatakan langkah hukum baik di PTUN maupun di Mahkamah Agung sudah berhasil dimenangkannya.

Gugatan selanjutnya adalah pengajuan pembatalan akta nomor 3 tahun 2023 versi pemerintah sedang dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ada memang beberapa langkah yang kita lakukan tapi tidak kita sampaikan dulu, secara politis juga kita berharap Komisi X DPR RI dapat memantau juga kasus ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tengah mempersiapkan perubahan perguruan tinggi menjadi PTN-BH untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada perguruan tinggi swasta untuk mengikuti program ini.

Namun kampus Universitas Trisakti tidak tertarik mengikuti program tersebut karena sejak puluhan tahun sudah terbukti kualitasnya.

Upaya paksa terhadap Universitas Trisakti, menurut Anak Agung, salah satu tujuannya adalah untuk mengambil seluruh aset milik yayasan.

Seperti diketahui, Yayasan Trisakti didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Dr. Sjarif Thayeb.

Pada tanggal 31 Desember 1979 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan SK No. 0281/U/1979 yang “Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti, seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti”.

Pada 31 Januari 1992 dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti melalui Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, SH, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 29, tanggal 9 Juli 1991 Tambahan No. 55.

Pada tahun 1998, Rektor Universitas Trisakti Thoby Mutis merevisi Statuta yang pada hakikatnya mengambilalih Universitas Trisakti secara tidak sah.

Terakhir Anggaran Dasar Yayasan Trisakti diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti dengan Akta No. 22 tanggal 7 September 2005 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 21 tanggal 6 Januari 2006 dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (ant)

Continue Reading

Hukum

PT IMC Pelita Logistik Tbk Ungkap Perkara Hukum dengan PT Sentosa Laju Energy yang Dinahkodai Tan Paulin

Published

on

By

Fokusindonesia.com, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI), perusahaan jasa angkutan laut terkemuka di Indonesia, mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perkara hukum yang sedang dihadapi PSSI. Dalam keterbukaan informasinya di laman IDX.co.id, PSSI menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 PSSI menerima pemberitahuan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait panggilan sidang arbitrase dalam perkara perdata yang melibatkan PSSI.
Perselisihan ini berawal dari Perjanjian Alihmuat Batubara dengan PT Sentosa Laju Energy (SLE). PSSI menilai SLE telah wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karenanya, PSSI selaku Pemohon, meminta BANI untuk dapat mengeluarkan putusan bahwa SLE harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian serta membayar ganti rugi kepada PSSI sebesar Rp70, 17 miliar. Dalam perkembangannya, SLE mengajukan gugatan balik kepada PSSI dengan tuntutan sebesar Rp 206,3 miliar.
Mengutip dari pemberitaan media Kalimantan Post, (https://kalimantanpost.com/2024/02/dit-reskrimsus-polda-kalsel-di-praperadilan/) perselisihan ini telah mengalami perkembangan yang tak biasa pasca pelaporan mantan Direksi dan karyawan PSSI oleh pihak SLE ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Batulicin sejak awal 2024. Sabri Noor Herman, selaku kuasa hukum mereka menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini seharusnya berada dalam ranah perdata, bukan pidana, dan penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan BANI.
Karena itu Sabri berkeyakinan, tuduhan pelanggaran hukum pidana dengan pasal 404 ayat 1 KUHP yang disangkakan oleh Polda Kalsel sangat tidak tepat. “Sebab jelas pasal 404 menyebutkan kepada orang yang mempunyai hak gadai, hak tahan, hak memungut hasil atau hak pakai atas barang itu. Faktanya kan tidak seperti itu, ini perjanjian alihmuat bukan sewa menyewa,” tegas Sabri dalam keterangannya terdahulu kepada media.
Adapun dalam laporan yang disampaikan kepada publik, PSSI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha PSSI.
Kasus ini dapat menjadi catatan penting dalam dunia hukum bisnis Indonesia, menyoroti ketidakpastian hukum di Indonesia lantaran sebuah perjanjian yang sifatnya privat/perdata, berubah menjadi kasus pidana (kriminalisasi). Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kepercayaan investor maupun calon investor akan menurun yang berujung pada hengkangnya maupun pembatalan rencana investasi mereka di Indonesia, yang pada gilirannya akan merugikan negara lantaran hilangnya potensi pendapatan pajak, devisa dan lapangan kerja.
PSSI pada Mei lalu melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang juga menyetujui perubahan dalam susunan Pengurus dan Pengawas PSSI untuk mendukung langkah-langkah strategis masa depan.

Continue Reading

Hukum

Permasalahan Perumahan Jatiasih Central City: Konsumen Mengalami Kerugian Besar

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Ratusan konsumen yang membeli rumah di Perumahan Jatiasih Central City, yang dibangun oleh PT Hadez Graha Utama, menghadapi masalah serius. Konsumen mengeluhkan bahwa pengembang membangun perumahan di lahan milik orang lain dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejak 2018 hingga 2021, lebih dari ratusan konsumen telah membeli unit di perumahan tersebut dengan berbagai status pembayaran, mulai dari DP, separuh pembayaran, hingga lunas. Namun, hingga kini, belum ada rumah yang bisa dihuni, tidak ada satupun konsumen yang telah menerima kunci karena pembangunan mangkrak dan ditinggalkan begitu saja.

Konsumen juga mempertanyakan kenapa lahan tsb sekarang dijaga oleh salah satu Ormas, ada beberapa isu Ormas tsb masih berhubungan dengan Dirut PT HGU, bernama AS yg menghilang  begitu saja karena dari salah seorang Ormas yg menjaga dilahan berkasus tsb menginformasikan telah memperoleh mandat dari PT HGU untuk menjaga lahan tersebut hingga saat ini.

Seorang konsumen mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak kontraktor management PT.Hadez Graha Utama  belum juga dibayarkan hanya memberikan janji-janji tanpa realisasi. “Teman-teman mempertanyakan manajemen untuk dapat dibangun dan dibeli, dan mereka hanya mengatakan janji-janji saja. Pihak manajemen sempat menjanjikan akan mengembalikan uang konsumen, tetapi ada yang sudah dikembalikan ada yang belum. Yang sudah dikembalikan itu hanya beberapa konsumen, selebihnya belum dikembalikan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu 6 Juli 2024.

Beberapa konsumen juga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun perkembangan kasusnya belum jelas. Salah satu konsumen yang telah membayar sekitar 70% dari harga rumah sejak 2021, belum melihat pembangunan yang signifikan. Bahkan, perumahan tersebut disegel karena tidak memiliki izin IMB yang sah.

Konsumen lain, yang telah membayar tunai sekitar 900 juta rupiah sejak 2019 dan dijanjikan rumahnya selesai pada 2020, merasa kecewa karena hingga kini rumah yang dijanjikan belum terealisasi. “Saya dari 2019 dijanjikan 2020 sudah jadi, saya bayar cash 900jt rupiah, tapi mohon maaf sampai saat ini perjanjian-perjanjiannya saya minta tolong kembali. Ternyata realisasi sampai detik ini belum ada. Menurut pengacaranya, pengembang sudah kabur dan ganti identitas,” keluh konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Salah satu korban lagi, yang membeli dua unit rumah pada November 2018 dengan total pembayaran sekitar 752 juta rupiah, menjelaskan bahwa terdapat 203 konsumen yang dirugikan dengan total kerugian lebih dari 80 miliar rupiah. Mereka telah beberapa kali mengadakan audiensi dengan pihak pengembang, namun tidak ada hasil yang memuaskan. “Untuk kasus tanah saya yang kedua itu yang saya beli di Cluster Green Lake blok GG dan Cluster Green Lake blok GL. atas nama anak saya dengan nilai 600 juta. Semua masih berupa tanah yang satunya masih 15% bangunan. Sama kasusnya sejak 30 September 2018. Saya komplain terakhir tanggal 7 November 2022, itu tetap tidak ada progresnya dan semuanya sekarang menghilang. Saya kesulitan siapa yang harus saya hubungi karena lahan di sana sudah diawasi oleh ormas, kemudian dengan kontraktor juga belum dibayar,” ujar konsumen tersebut di lokasi yang sama.

Konsumen berharap mendapatkan bantuan dari pihak berwenang dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini dan mendapatkan kembali uang mereka. Mereka merasa terzalimi dan berharap ada keadilan dalam kasus ini.

Continue Reading

Trending