Connect with us

Nasional

Wakil Komandan Lantamal XII, Hadiri Press Release Penyelundupan Satwa oleh Le Van Hieu Nahkoda Kapal MV Royal 06 berbendera Vietnam

Published

on

Fokusindonesia.com, Pontianak, TNI AL, Lantamal XII – Wakil Komandan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso, S.E., mewakili Komandan Lantamal XII Laksamana Pertama TNI Dr. Suharto, S.H., M.Si (Han) hadiri gelar acara Press Release Penyelundupan Satwa dilindungi tanpa izin (ilegal) dengan tersangka An. Le Van Hieu (warga negara Vietnam) di Kantor Seksi Wilayah III Pontianak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Wilayah Kalimantan, Markas Komando Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan, Jl. Major Alianyang/Trans Kalimantan No. 04. Kel. Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat. Rabu, (15/2/2023).

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com. MPM dalam penyampaiannya bahwa berkas penyidikan Gakkum KLHK terhadap Le Van Hieu (40th) Warga Negara Vietnam tersangka tindak pidana memiliki dan mengangkut satwa dilindungi tanpa izin (ilegal) dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan LVH merupakan nahkoda kapal MV Royal 06 berbendera Vietnam sekaligus pemilik satwa dilindungi dari Indonesia yang rencananya diselundupkan ke Vietnam.

Le Van Hieu berhasil diamanakan Kapal Patroli Lantamal XII Pontianak di perairan Sungai Kapuas pada tanggal 20 Desember 2022. Dalam patroli tersebut, ditemukan 36 satwa liar yang dilindungi undang-undang berupa Bekantan (16 ekor), Burung Kakak Tua Maluku (10 ekor) terdiri dari Burung Kakak Tua Koki (3 ekor), Burung Kakak Tua Putih (3 ekor), Burung Kakak Tua Jambul Kuning (3 ekor) dan Burung Kakak Tua Raja (1 ekor). Dari hasil pemeriksaan Tersangka LVH, bahwa satwa-satwa tersebut akan dibawa ke Vietnam. Satwa-satwa tersebut dibeli dari beberapa orang. Asal satwa-satwa ini masih dalam pendalaman penyidik. Saat ini penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan lintas batas negara (internasional) satwa yang dilindungi.

Selanjutnya Dirjen Penegakan Hukum KLHK, mengatakan “Penindakan terhadap pelaku kejahatan satwa yang dilindungi merupakan komitmen Pemerintah guna melindungi kekayaan keanekaragaman hayati (kehati) bangsa Indonesia. Penyelundupan oleh warga negara asing ini merupakan ancaman terhadap kelestarian kehati dan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan Bangsa Indonesia. Penyelundupan satwa yang dilindungi ini merupakan kejahatan serius, lintas negara (transnational crime) dan menjadi perhatian dunia internasional. Kejahatan ini harus kita hentikan dan tindak tegas, pelaku harus dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan,” ucap Dirjen Rasio Rani

“Kami mengapresiasi semua pihak atas dukungannya dalam penanganan kasus ini, khususnya kepada Lantamal XII Pontianak, Polda Kalimantan Barat dan Kejati Kalimantan Barat. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan kerja bersama antara aparat penegakan hukum dan bukti komitmen pemerintah dalam melindungi sumberdaya kehati,” lanjut Rasio Sani.

Dr. Rasio Sani menambahkan bahwa sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi sumber daya kekayaan hayati Indonesia, khususnya kejahatan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi dari berbagai ancaman dan tindak kejahatan, Gakkum KLHK terus memperkuat berbagai kerjasama dengan aparat hukum dan lembaga lainnya seperti Kepolisian, Bea Cukai, TNI-AL, Bakamla, Badan Karantina Pertanian, BKSDA, PPATK, serta Kejaksaan. Disamping itu kami terus memperkuat pemanfaatan teknologi seperti Cyber Patrol, dan Intelligence Centre untuk pengawasan perdagangan satwa dilindungi.

Sedangkan Eduward Hutapea Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan mengatakan, “Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan LVH sebagai tersangka dengan perbuatan, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 100.000.000,” jelasnya.

Terhadap barang bukti berupa satwa Bekantan (Nasalis larvatus) telah dilepasliarkan ke habitatnya melalui koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Sedangkan terhadap satwa burung dilindungi, saat ini masih dititip rawatkan kepada pihak Yayasan Planet Indonesia (YPI) menunggu pelepasliaran pada habitat asalnya di Papua dan Maluku.

Eduward Hutapea, menambahkan, “Dengan telah lengkapnya berkas penyidikan, tersangka LVH dan Barang Bukti (Tahap-2) segera diserahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kemudian melalui Kejaksaan Negeri Pontianak untuk proses lebih lanjut di Pengadilan Negeri Pontianak. Kami tetap melakukan pendalaman untuk mengungkap perdagangan satwa liar yang terkait dan kemungkinan perdagangan satwa lainnya,” ungkap Eduward.

Sementara itu Wakil Komandan Lantamal XII Kolonel Marinir Budiarso, S.E menyampaikan, “Kronologis kejadian bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Danlantamal XII Laksamana Pertama TNI Dr. Suharto, S.H., M.Si (Han) menerima informasi intelijen dari Dantim Intel tentang adanya dugaan penyelundupan Satwa dengan modus kapal melaksanakan aktifitas normal, namun menaikan satwa dilindungi saat lego jangkar di luar area pelabuhan,” kata Wadan Lantamal XII

“Aksi tindak lanjut Danlantamal XII memerintahkan kepada Asops, Dansatrol, Tim F1QR dan para Dan KRI Siribua-859 Dan KRI Karotang- 872 serta Dan KRI Sembilang-850 menyiapkan rencana untuk melaksanakan intersep,” lanjutnya

“Senin, 19 Desember 2022 Tim F1QR dan KRI Siribua-859 melaksanakan intersep dan penangkapan di perairan Pontianak selanjutnya pada hari Selasa, 20 Desember 2022 berhasil dikuasai oleh F1QR dan KRI Siribua-859 dengan dugaan muatan dan satwa yang akan diselundupkan dari Pontianak menuju Vietnam,” pungkasnya.

Hadir dalam acara Press Release Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com,MPM, Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Sustyo Iriyono, M.Si, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Wadan Lantamal XII, Kolonel Mar Budiarso, S.E., Kepala Omas LHK Provinsi Kaimantan Barat, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Pontianak, Direktur Reskrimsus Polda Kalbar,Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Kepala Balas Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak.
(Dispen Lantamal XII).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

PT KAI Daop 1 Jakarta Siap Lakukan Eksekusi Gedung Eks. Hotel Pecenongan City

Published

on

By

Fokusindonesia.com, Jakarta – Dalam rangka menyelamatkan asset negara yang telah dikuasakan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam hal ini PT KAI Daop 1 Jakarta untuk melakukan pengelolaan, bersama-sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT KAI Daop 1 Jakarta, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan Penyerahan Nomor 11/2022Del Jo.18/Pdt/Eks/2022/Put/PN Bdg Jo Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepada Kuasa Hukum PT KAI (Persero) atas nama M. Yunan Lubis, SH., MH, atas Obyek Eksekusi lahan milik PT KAI (Persero) di Jl Cylon No. 19 Pecenongan Jakarta Pusat seluas 596 M2.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan bahwa, pada tanggal 18 Desember 1984 Sultan Bin Ali Faris melakukan pemutusan sepihak kontrak sewa dengan PT KAI (Persero) dan mensertifikatan sebagian tanah tersebut seluas 596 m2 tanpa sepengetahuan PT KAI (Persero) sehingga terbit SHGB No. 1285 s/d No. 1293 tanggal 29 Oktober 1985 a.n Sultan Bin Ali Faris berlaku s/d 30 Tahun dan selanjutnya dijual kepada PT Hotel Pecenongan City.

Pada tahun 2014, PT Hotel Pecenongan City mengajukan perpanjangan SHGB No. 1285 s/d No. 1293 ke BPN Jakarta Pusat, permohonan tersebut ditolak karena adanya pemblokiran yang dilakukan PT KAI (Persero) .
Selanjutnya berdasarkan Surat Penolakan perpanjangan SHGB tersebut, PT Hotel Pecenongan City mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg Jo Nomor: 2719K/Pdt/2021.

“Atas gugatan yang diajukan PT Hotel Pecenongan City, PT KAI (Persero) memenangkan sampai dengan tingkat kasasi dan telah dilakukan penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 November 2022 dengan nomor: 11/2022.Del jo. 18/Pdt/Eks/2022/Put/PN.Bdg jo. Nomor: 417/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. Nomor: 209/PDT/2019/PT.Bdg jo Nomor: 2719k/Pdt/2021,” kata Ixfan.

“Selanjutnya setelah pembacaan amar eksekusi diatas lahan yang menjadi objek, PT KAI Daop 1 Jakarta dapat melakukan pembongkaran dan memanfaatkan penggunaan lahan tersebut untuk kepentingan Perusahaan,” pungkas Ixfan.

Salam,
Kahumas Daop 1 Jakarta
Ixfan Hendriwintoko

Continue Reading

Hukum

Rektor UP Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum : Kental Dengan Politisasi

Published

on

By

Rektor Universitas Pancasila nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH didampingi kuasa hukum saat mememuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya .

JAKARTA, Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif Prof Edie Teot Hendratno alias ETH memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.

Pantauan awak media , Prof ETH didampingi kuasa hukum Faizal Hafied mendatangi gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan laporan korban pelecehan seksual.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Prof ETH keluar dari gedung dan langsung menemui para wartawan yang sudah menunggu lama di luar.

“Pertama hari ini tidak menanggapi hasil soal pemeriksaan, tapi mau mengucapkan rasa terima kasih dulu karena anda (wartawan-red) menunggu lama. Alhamdullilah tadi wawancara berjalan dengan lancar,” ujar ETH didampingi kuasa hukum di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

Prof ETH menuturkan proses hukum memang seperti ini jadi tidak ada yang luar biasa. “Saya senang karena bisa mengungkapkan yang sebenarnya. Tapi selanjutnya karena kami punya penasehat hukum biar beliau yang cerita,” tukasnya.

Terpisah kuasa hukum Prof ETH, Faizal Hafied mengatakan kliennya merupakan rektor berprestasi. Dugaan pelecehan seksual itu diduga karena adanya proses pemilihan rektor pada bulan Maret.

“Yang kita sampaikan sekarang beliau rektor berprestasi dan diakui sehingga kami yakini bahwa tidak akan ada LP yang dilayangkan apabila tidak ada proses pemilihan rektor. Jadi ini kental sekali politisasi pada saat bersamaan dengan pemilihan rektor karena satu sisi beliau ini kandidat yang akan bakal dicalonkan kembali,” ujar Faizal.

Faizal mengklarifikasi bahwa semua informasi yang beredar adalah berita yang tidak tepat dan akurat. Berita yang menyesatkan dan merupakan pembunuhan karakter kliennya.

“Dimana diketahui beliau ini merupakan rektor berprestasi, sangat baik, dan akan disiapkan terus melanjutkan kepemimpinannya di Universitas Pancasila melaksanakan hal-hal baik. Namun karena ada proses pemilihan ini ada laporan-laporan terhadap beliau yang ingin disampaikan,” bebernya.

Faizal meminta agar pelapor dapat sadar karena kejadian lama dan jangan sampai menjadi proses politis berkaitan dengan pemilihan rektor.

: Jika seandai tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini maka diyakini tidak ada laporan polisi terhadap klien kami,” tutupnya.

“Jadi penegasan kami ini berupa politisasi mendekati pemilihan rektor. Artinya kejadian ini dituduhkan bahwa kejelasan keterangan dan sebagai macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi, tidak ada bukti sama sekali.”

Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemanggilan Rektor Universitas Pancasila (UP), ETH atas dugaan laporan pelecehan seksual terhadap pegawainya pada Senin (26/2/2024), namun berhalangan hadir. ( Red )

Continue Reading

Hukum

Tuduhan Tindak Pelecehan Seksual terhadap Rektor UP Bentuk Kriminalisasi dan Sarat Kepentingan Politik

Published

on

By

JAKARTA – Tuduhan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb, adalah bentuk kriminalisasi dan dinilai penuh dengan nuansa politis. Pasalnya, tuduhan tersebut tidak dilandasi bukti hukum yang memadai dan diorkestrasi pada saat menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila periode 2024 – 2028.

Kuasa hukum Rektor Edie, Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H., menegaskan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh dua pelapor, DF dan RZ, sangat tidak masuk akal jika ditinjau dari aspek bukti dan kronologi. Dari aspek bukti, laporan tersebut tidak dilengkapi oleh bukti – bukti yang cukup. Sedangkan dari aspek kronologi, klaim pelapor bahwa kejadian tersebut terjadi pada Desember 2022 dan Februari 2023 sangat jauh jaraknya dengan waktu laporan dibuat.

“Seharusnya, jika benar kejadian pelecehan seksual itu ada, tidak harus menunggu sekitar satu tahun baru laporan tersebut dibuat. Tentu dapat kita duga ada motif lain yang tujuannya adalah menjatuhkan harkat dan martabat klien kami,” kata Faizal dalam keterangan tertulisnya Rabu (28/02/2024).

Terlebih lagi, ada kisah yang sulit diterima akal sehat yang dibuat oleh salah satu pelapor yang mengaku mengalami trauma berat dan berimbas pada hubungan rumah tangga, yang membuat suaminya mendesak agar sang istri mau bercerita kejadian tersebut. “Pelapor mengaku mengalami trauma berat, namun masih bisa menjalani aktivitas pekerjaan di kampus dengan kondisi normal. Dan, apa mungkin proses desak-mendesak oleh suaminya membutuhkan waktu satu tahun agar sang istri mau bercerita? Sangat tidak masuk akal,” lanjutnya.

Jadi, menurut Faizal, apa yang sedang terjadi dan berbagai berita hoaks yang beredar adalah murni bentuk kriminalisasi terhadap Prof. Edie untuk menjegal Rektor berprestasi ini melanjutkan kepemimpinannya yang sangat baik.

“Saya sangat menyayangkan, kepentingan politik dari oknum tertentu yang ingin berkuasa dan tidak senang dengan kepemimpinan yang baik dan prestasi gemilang Rektor Edie, sampai harus mengkriminalisasi klien kami,” tegas Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya akan menghormati dan menjalani semua proses hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, namun, juga akan berupaya memulihkan nama baik kliennya yang telah tercoreng oleh isu fitnah yang telah disebar menjelang pemilihan Rektor Universitas Pancasila. Oleh karena itu, Faizal menegaskan akan melaporkan balik pihak – pihak yang telah menuduh kliennya, yang telah membunuh karakter dan menghalangi kepemimpinan berprestasi Rektor Edie.

“Kami akan mendampingi klien kami untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sekaligus melaporkan balik pihak – pihak yang sudah merusak nama baik klien Kami,” pungkasnya. ( Red )

Continue Reading

Trending